EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum efisien dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kritik itu mengemuka saat ia menyinggung pembelian mobil dinas gubernur dengan nilai mencapai Rp 8 miliar.
Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik, bukan untuk pengadaan barang mewah.
“Masih banyak kebutuhan mendasar seperti jembatan desa yang belum terpenuhi. Bahkan rakyat harus bersuara keras hingga pemerintah pusat turun tangan,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan dana yang telah dialokasikan ke daerah, termasuk dana desa. Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Dana sudah ada. Pertanyaannya, digunakan untuk apa? Kita harus terbuka dan objektif,” kata Prabowo.
Sorotan tajam diarahkan pada pengadaan kendaraan dinas bernilai tinggi. Prabowo menilai angka Rp 8 miliar untuk satu unit mobil dinas sebagai pemborosan yang tidak mencerminkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai pembanding, ia menyebut kendaraan dinas yang digunakannya merupakan produksi dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
“Saya menggunakan mobil Maung buatan Indonesia dengan harga sekitar Rp 700 juta. Bahkan dengan spesifikasi khusus, nilainya tidak sampai Rp 8 miliar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan dorongan pemerintah pusat agar belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, diarahkan pada efisiensi dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.
Prabowo menutup pernyataannya dengan mengingatkan kepala daerah untuk menjalankan mandatnya secara bertanggung jawab.
“Bupati dan gubernur bekerja untuk rakyat. Itu yang harus dipegang,” kata dia.
Penegasan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat disiplin anggaran di daerah, di tengah tuntutan pembangunan yang masih tinggi dan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. (dtc/christian)
