EKSPOSTIMES.COM- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa dana sebesar Rp3 miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan merupakan plafon pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.
“Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Sabtu (24/5).
Penegasan ini disampaikan Zulhas untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai sumber pendanaan awal koperasi yang digagas pemerintah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui usaha koperasi yang mandiri dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar tersebut dapat diajukan ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi resmi terbentuk dan terdaftar secara hukum.
“Ini biar tidak salah paham, makanya kita tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman. Jadi Rp3 miliar pertama ini, itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak,” ungkapnya.
Dana plafon pinjaman tersebut akan digunakan untuk menjalankan enam jenis usaha strategis koperasi, seperti agen gas LPG, agen pupuk, sembako dari Bulog dan ID Food, hingga layanan logistik pangan. Di samping itu, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk distribusi bantuan pangan ke pelosok desa, yang tentu saja memerlukan biaya operasional.
“Pinjaman itu fleksibel, digunakan sesuai kebutuhan usaha. Dan tentu harus dikembalikan selama jangka waktu enam tahun sesuai perjanjian dengan bank,” jelasnya.
Zulhas juga mengklarifikasi bahwa biaya administratif untuk pembentukan koperasi, seperti pembayaran jasa notaris sebesar Rp2,5 juta, ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini karena koperasi tersebut dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa atau Kelurahan Khusus (Musdessus) yang dipimpin langsung oleh kepala desa.
“Karena ini hasil daripada Musdessus, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” tegasnya.
Zulhas juga melaporkab bahwa hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari total target 80.000 telah menyelesaikan Musdessus. Ia optimistis seluruh desa dan kelurahan dapat merampungkan tahapan ini paling lambat 31 Mei 2025.
“Sudah separuh lebih melaksanakan Musdessus. 31 Mei ini kita harapkan semua sudah selesai,” katanya.
Langkah selanjutnya, menurut Zulhas, adalah mendaftarkan koperasi-koperasi yang terbentuk ke Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan status badan hukum secara resmi. Targetnya, seluruh Koperasi Merah Putih sudah terdaftar pada 30 Juni 2025.
Setelah resmi berbadan hukum, koperasi tersebut akan dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Momentum ini akan menjadi simbol penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
“Ini langkah pertama, sehingga nanti 12 Juli 2025 ini bisa kita launching secara nasional,” ujarnya.
Tahapan akhir dari program ini adalah operasional penuh seluruh koperasi Merah Putih pada 20 Oktober 2025. Koperasi ini akan menjalankan peran penting dalam distribusi pangan nasional, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Dengan model pendanaan melalui plafon pinjaman, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi badan usaha yang mandiri secara finansial dan mampu menyejahterakan anggotanya secara berkelanjutan. (*/tim)
