EKSPOSTIMES.COM- Guna memastikan dana bantuan pemerintah pusat tersalurkan secara efektif ke desa-desa, Direktur Penjaminan Kredit Daerah Riau, Ibnu Legowo, mengusulkan terobosan strategis: pembentukan koperasi induk di tingkat kota dan kabupaten sebagai hub pengelolaan dana sebelum diteruskan ke Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih).
Dalam pertemuan bersama Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM), Ibnu menegaskan pentingnya keberadaan koperasi induk sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan distribusi dana desa yang lebih efisien dan akuntabel.
“Dana dari pusat masuk lebih dulu ke koperasi induk di kota atau kabupaten. Selanjutnya, koperasi desa bisa mengajukan permohonan kredit ke koperasi induk tersebut,” jelas Ibnu di Jakarta, Rabu (16/4).
Ibnu mengacu pada pengalaman keberhasilan Koperasi Swamitra yang dahulu berada di bawah naungan Bank Bukopin. Sistem ini dianggap efektif dalam memfilter dan mengontrol penyaluran dana sebelum turun ke tingkat paling bawah.
“Dulu, Swamitra hanya bisa menyalurkan kredit atas persetujuan Bukopin. Nah, saya berharap pola serupa bisa diterapkan melalui koperasi induk yang membawahi koperasi desa,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengawasan Koperasi KemenKop UKM, Herbert H. O. Siagian, menyebut bahwa KopDes Merah Putih akan dibiayai dari berbagai sumber, termasuk APBN, terutama melalui skema reformulasi Dana Desa, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Program CSR (Corporate Social Responsibility) dari sektor swasta.
Baca Juga: Kemenkop Siap Dukung Pembentukan 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Pedesaan
Strategi diversifikasi pendanaan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas di tingkat desa.
Program KopDes Merah Putih digadang sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi perdesaan. Dengan mengedepankan prinsip kemandirian, gotong royong, dan pengelolaan lokal, KopDes bukan hanya menjadi saluran kredit, tetapi juga berperan sebagai pusat edukasi keuangan masyarakat desa, pemberdaya usaha mikro, serta penggerak roda ekonomi lokal berbasis koperasi.
Namun, agar program ini berjalan efektif dan bebas dari penyalahgunaan, kontrol berlapis dan sistem pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan—hal yang menjadi dasar usulan pembentukan koperasi induk oleh Ibnu Legowo.
Baca Juga: Kemensos Gerakkan 20 Juta Warga Dukung Koperasi Desa Merah Putih, UMKM Lokal Siap Suplai Produk
“Koperasi induk bisa menjadi pintu validasi, memastikan dana benar-benar digunakan produktif, dan mencegah potensi kredit macet,” tegasnya.
Jika usulan ini direalisasikan, koperasi induk akan menjadi elemen vital dalam membentuk ekosistem koperasi desa yang solid dan berkelanjutan. Pemerintah optimis, langkah ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dari desa untuk Indonesia. (tim)
