EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyatakan dukungan total terhadap program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Tak tanggung-tanggung, jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) siap digerakkan sebagai anggota koperasi dan juga sebagai pelaku usaha yang akan menyuplai produk.
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Jumat (11/4), yang secara khusus membahas percepatan pembentukan koperasi desa tersebut.
“Ada dua tugas penting yang diberikan kepada Kemensos dalam Inpres ini. Pertama, mengajak KPM menjadi anggota koperasi. Kedua, membantu mereka memasarkan produk usahanya melalui koperasi. Kami siap,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial.
Data Kemensos menyebutkan, terdapat sekitar 18 juta KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Setelah disesuaikan dengan tumpang tindih penerima, jumlah potensial yang bisa digerakkan sebagai anggota koperasi mencapai sekitar 20 juta orang.
“Ini adalah kekuatan sosial-ekonomi luar biasa di desa. Jika dikelola lewat koperasi, dampaknya bisa sangat besar bagi kemandirian ekonomi masyarakat,” tambah Mensos.
Tak hanya menyumbang anggota, Kemensos juga menyiapkan KPM Graduasi, yakni penerima manfaat yang telah berhasil mandiri dan menjalankan usaha.
Tahun 2024, tercatat ribuan pelaku usaha kecil siap mendukung Koperasi Merah Putih: 1.686 pelaku usaha di bidang jasa dan perdagangan, 1.602 di bidang makanan dan minuman, 315 di bidang kerajinan dan menjahit, 284 di sektor pertanian, serta 214 di sektor peternakan.
Produk-produk UMKM ini akan disalurkan melalui jaringan koperasi yang tersebar di desa-desa, menciptakan rantai pasok yang inklusif dari masyarakat untuk masyarakat.
Sebanyak 7.242 KPM Graduasi yang sudah dinyatakan mandiri dan tergolong mampu juga disiapkan sebagai pengurus koperasi. Menurut Kemensos, keterlibatan mereka akan mempercepat pembentukan dan operasionalisasi koperasi berbasis komunitas.
Untuk memperkuat kelembagaan koperasi, Kemensos juga mengerahkan pilar-pilar sosial sebagai motor penggerak di lapangan. Termasuk di antaranya 6.061 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 24.391 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 1.946 Pendamping Rehabilitasi Sosial, serta ribuan pendamping PKH yang tersebar hingga pelosok.
“Kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai semangat Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” tegas Mensos. (tim)
