EKSPOSTIMES.COM – Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9), mendadak menjadi panggung sejarah baru perlawanan rakyat. Sejumlah aktivis dan influencer populer tanah air berdiri tegak, menyerahkan secarik dokumen yang mereka sebut sebagai “Tuntutan Rakyat 17+8” atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang diyakini sebagai kunci pembenahan bangsa.
Di bawah bendera kolektif bertajuk Indonesia Berbenah, nama-nama yang selama ini dikenal publik di layar kaca maupun media sosial seperti Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez, hadir sebagai wajah gerakan moral. Kehadiran mereka bukan sekadar simbol, tetapi pesan lantang: rakyat menuntut perubahan, sekarang juga.
Tuntutan rakyat 17+8 itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Andre bahkan menandatangani surat serah terima, seakan mengikat parlemen dengan janji baru di hadapan publik.
“Ini bukan sekadar kertas. Ini suara rakyat, suara masa depan,” ujar salah satu aktivis usai prosesi penyerahan.
Baca Juga: Polisi Telusuri Jejak Dana dan Aktor di Balik Kerusuhan “Jangan Main Api di Negeri Demokrasi“
Sebelum sampai ke gedung parlemen, tuntutan 17+8 telah lebih dulu mengguncang jagat media sosial. Diunggah pertama kali oleh Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung, gelombang repost dari warganet membuatnya viral, menembus ruang publik dan menjadi perbincangan nasional. Dengan desain mencolok, tulisan pink dan hijau di atas latar hitam, dokumen itu menyuarakan tiga kata kunci, transparansi, reformasi, dan empati.
Lebih mengejutkan lagi, batas akhir pemenuhan tuntutan ini dipatok jelas: 5 September 2025. Tenggat itu seolah alarm keras yang menandai hitungan mundur bagi parlemen.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bahkan mengakui, sebagian tuntutan tersebut sudah muncul dalam pertemuan pimpinan fraksi DPR dengan elemen mahasiswa dan kepemudaan.
“Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8,” katanya.
Kini, bola panas berada di tangan DPR. Apakah parlemen benar-benar siap membuktikan komitmen mereka pada rakyat, atau sekadar menampung aspirasi sebagai formalitas belaka?
Rakyat menunggu. Dan kali ini, sorotan tak hanya datang dari jalanan, tapi juga dari jutaan mata yang mengawasi lewat layar ponsel mereka. (det/tim)
