EKSPOSTIMES.COM- Dengan nada tegas dan pandangan jauh ke depan, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus berangkat dari kebijakan anggaran yang tepat sasaran, berorientasi hasil, dan berkelanjutan. Pesan itu disampaikan dalam Rapat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Taput, Tarutung, Selasa (21/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Petani Milenial, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta para asisten. Dalam suasana rapat yang berlangsung dinamis, Bupati JTP menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran, namun pelaku utama pembangunan sesungguhnya adalah masyarakat, khususnya para petani dan generasi muda pertanian.
“Dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), ada dana sebesar Rp187 miliar yang akan berputar di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan. Dana tersebut bisa menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Bupati berharap, kebutuhan pangan untuk program MBG dapat sepenuhnya disuplai dari produksi lokal Taput. Ia menekankan bahwa Petani Milenial dan kelompok tani harus mampu memproduksi bahan pangan sekaligus menangkar benih secara mandiri agar daerah tidak lagi bergantung pada pasokan luar.
“Kita harus berdikari. Petani Milenial harus menjadi motor penggerak ekonomi pertanian di daerah. Ini bukan sekadar program, tapi gerakan kemandirian,” ujarnya lantang.
Dalam arahannya, Bupati juga menyoroti pentingnya setiap kebijakan dan anggaran dijalankan secara tepat sasaran dan berorientasi hasil. Ia menegaskan agar bantuan hanya diberikan kepada pelaku yang benar-benar serius dan memiliki komitmen untuk berkembang.
“Kalau tahun ini kita merencanakan, maka 2026 adalah saatnya bertindak, dan 2027 kita harus sudah melihat hasilnya. Kita tidak boleh berhenti pada perencanaan di atas kertas,” tutur JTP.
Bupati turut meminta Perseroda (Perusahaan Daerah) berperan aktif dalam menampung hasil produksi petani dan menyalurkannya untuk memenuhi kebutuhan MBG. Selain itu, ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, termasuk menghitung secara detail kebutuhan MBG serta kemampuan produksi petani lokal.
“Kalau dalam setahun kita hanya mampu membina 20 kelompok tani, itu tidak masalah yang penting kelompok itu benar-benar berkembang dan menjadi pionir. Setelah itu, bantuan bisa kita alihkan ke kelompok lain,” pungkasnya dengan nada penuh keyakinan.
Pesan tegas Bupati JTP Hutabarat menjadi penanda bahwa pembangunan Taput bukan sekadar soal anggaran, tetapi tentang membangun sistem yang berkelanjutan, berbasis data, dan berpihak pada rakyat yang bekerja di tanahnya sendiri. (Lian)
