EKSPOSTIMES.COM- Di tengah memanasnya tensi perdagangan global, Indonesia memilih langkah taktis: diplomasi, bukan retaliasi. Menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump dan berlaku mulai 9 April 2025, pemerintah Indonesia kini menyiapkan strategi komprehensif demi melindungi ekspor nasional dan menjaga stabilitas iklim investasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa respons Indonesia akan berbasis komunikasi, kolaborasi, dan kepentingan jangka panjang.
“Kita diberikan waktu yang sangat singkat untuk merespons kebijakan ini. Namun, Indonesia tidak akan gegabah. Kami memilih diplomasi yang terukur dan penguatan koordinasi antar-lembaga,” tegas Airlangga dalam rapat terbatas virtual, Minggu (6/4).
Pemerintah pun telah mengintensifkan komunikasi dengan berbagai pihak strategis di Amerika, seperti United States Trade Representative (USTR) dan U.S. Chamber of Commerce, untuk mencegah terjadinya gesekan lebih jauh dalam hubungan dagang bilateral.
Baca Juga: Trump Teken Perintah Eksekutif Tarif Timbal Balik, Dunia Perdagangan Global Terancam Gonjang-ganjing
Sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi yang paling terdampak. Kenaikan tarif bisa mendorong lonjakan biaya dan menekan daya saing ekspor nasional.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menyiapkan paket dukungan fiskal dan non-fiskal, serta membuka ruang dialog dengan pelaku industri.
“Besok seluruh pelaku industri ekspor akan kami undang untuk menyampaikan masukan. Ini bagian dari upaya mendengar langsung kebutuhan mereka,” ungkap Airlangga.
Presiden Joko Widodo disebut telah menginstruksikan pengiriman surat resmi ke pemerintah AS sebelum 9 April sebagai respons formal Indonesia. Surat tersebut juga menjadi bagian dari strategi meredam dampak negatif terhadap neraca dagang.
Tak hanya fokus ke AS, pemerintah juga mengarahkan ekspansi pasar ke kawasan Eropa, sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekspor jangka panjang.
“Pasar Eropa punya potensi besar. Kita harus manfaatkan momentum ini untuk memperluas jangkauan ekspor ke luar dominasi pasar AS dan China,” kata Airlangga.
Beberapa produk telah dikecualikan dari tarif baru ini, termasuk barang-barang kemanusiaan seperti obat dan alat medis. Selain itu, komoditas yang sudah dikenai tarif berdasarkan Section 232, seperti baja, aluminium, dan suku cadang otomotif, juga tak masuk dalam daftar baru.
Komoditas strategis lain yang dikecualikan meliputi logam mulia, tembaga, semikonduktor, serta energi dan mineral tertentu yang tak dapat diproduksi AS secara domestik.
Lewat pendekatan diplomatik dan strategi lintas sektor, pemerintah berharap dapat menahan guncangan tarif ini dan menjaga arus ekspor tetap mengalir lancar. Langkah hati-hati ini menunjukkan bahwa Indonesia tak sekadar bereaksi, tapi merancang respons yang kalkulatif dan berpandangan ke depan. (tim)
