EKSPOSTIMES.COM– Di tengah riuhnya perbincangan soal ketahanan ekonomi dan tekanan global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kabar penting: pemerintah pusat mengalokasikan Rp1.333 triliun dari APBN 2025 langsung untuk warga miskin dan kelompok masyarakat bawah.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” ujar Sri Mulyani saat berbicara dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).
Rincian dana itu mengalir melalui berbagai jalur, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, hingga penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah juga menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai pilar belanja negara.
Baca Juga: APBN 2026 Dirancang Super Ketat, Sri Mulyani: Setiap Rupiah Harus Produktif!
Sri Mulyani menegaskan, tahun depan alokasi ini akan lebih besar.
“Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” katanya, memberi sinyal kelanjutan program perlindungan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 telah mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8% dari target APBN. Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang Rp1.006,5 triliun, sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp400,6 triliun.
Meski pertumbuhannya hanya 0,6% dibanding tahun lalu, Sri Mulyani menyebut kebijakan ini bagian dari strategi countercyclical di tengah gejolak ekonomi global. Fokusnya adalah memperkuat layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG), pemberdayaan desa, serta pengembangan UMKM.
Baca Juga: Sri Mulyani Mantapkan Sinergi Strategis dengan IFC di IMF-World Bank Spring Meetings 2025
Untuk RAPBN 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati rentang belanja negara sebesar 14,19–14,83% dari PDB. Dari angka itu, BPP dipatok di kisaran 11,41–11,94% PDB dan TKD di 2,78–2,89% PDB.
Langkah ini, menurut Sri Mulyani, bukan sekadar angka dalam dokumen APBN. Ia adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat, memastikan bahwa di tengah badai ekonomi global, warga terbawah tetap merasakan perlindungan dan peluang untuk bangkit. (ant/tim)
