EKSPOSTIMES.COM – Jakarta, suasana tegang namun penuh optimisme mewarnai ruang Rapat Terbatas di Istana Merdeka pada Selasa (9/9/2025). Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas percepatan program prioritas nasional. Dengan nada tegas, Presiden mengingatkan bahwa tidak boleh ada lagi hambatan birokrasi yang memperlambat langkah pemerintah.
“Semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada alasan administratif yang menghambat. Tidak boleh ada istilah terjebak aturan,” demikian penegasan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat.
Pernyataan itu menjadi sorotan, karena menunjukkan sikap keras Presiden terhadap budaya birokrasi yang sering menjadi dalih keterlambatan. Kali ini, Prabowo menuntut kerja nyata, bukan sekadar laporan di atas meja.
Dalam sektor pangan, Menko Zulhas menguraikan dua agenda besar yang kini mendapat perhatian khusus: optimalisasi lahan pertanian yang sudah produktif serta pembangunan lahan baru untuk sawah. Agenda ini bukan sekadar target, melainkan fondasi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Zulhas Bongkar Skema Pendanaan Kopdes, Pinjaman Rp3 Miliar, Bukan Dana Negara
Salah satu titik strategis berada di Wanam, Papua, di mana infrastruktur jalan dan pelabuhan hampir rampung. Namun, persoalan tata ruang masih menjadi kendala.
“Itu sudah masuk tim terpadu. Tata ruang akan segera kita selesaikan agar percepatan bisa berjalan,” jelas Zulhas.
Sorotan Presiden juga tertuju pada ketersediaan protein rakyat. Pemerintah menyiapkan langkah besar melalui pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare tahun ini, sebagai bagian dari target 70 ribu hektare.
Proyek ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditargetkan bisa memberi dampak langsung pada kesejahteraan nelayan sekaligus meningkatkan pasokan ikan dalam negeri.
“Ini diminta dipercepat, tidak boleh mundur. Tahun depan harus sudah terwujud,” ujar Zulhas menirukan arahan Presiden.
Tak berhenti di situ, program Koperasi Desa Merah Putih juga didorong agar segera berjalan. Program ini diyakini menjadi motor ekonomi rakyat di desa, menciptakan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Demikian pula, program Kampung Nelayan menjadi atensi serius. Tahun 2025 ini ditargetkan 100 desa nelayan terbentuk sebagai basis ekonomi maritim Indonesia.
Arah kebijakan ini menandakan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin waktu terbuang sia-sia. Rapat terbatas bukan hanya forum koordinasi, tetapi instrumen pengingat bahwa pemerintah harus berpacu dengan kebutuhan rakyat.
Pesan kuat yang mengemuka dari Istana: birokrasi harus melayani, bukan menghambat. Dengan percepatan program prioritas, pemerintah ingin memastikan hasil pembangunan segera dirasakan masyarakat luas, dari pelosok desa hingga pusat kota. (Lian)
