EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi anggaran negara dengan memangkas pos belanja yang dinilai kurang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja negara hingga Rp306 triliun. Pemangkasan ini mencakup 19 pos belanja yang harus dikurangi oleh kementerian dan lembaga (K/L).
Kategori pertama yang akan dikurangi adalah pengeluaran untuk kegiatan seremonial, seperti halalbihalal, rapat, seminar, kajian, pengadaan, pelatihan, honor kegiatan, jasa profesi, percetakan, serta suvenir.
“Pos-pos ini cukup besar dalam APBN, tetapi manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).
Ia juga menyoroti masih adanya kementerian yang mengalokasikan anggaran untuk percetakan di era digital seperti sekarang.
“Masih ada anggaran percetakan di zaman digital ini? Aneh,” sindirnya.
Kategori kedua yang terkena pemangkasan adalah biaya sewa, termasuk sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.
Kategori ketiga mencakup pengeluaran lainnya, seperti jasa konsultan dan perjalanan dinas.
“Kami akan memangkas pengeluaran ini secara signifikan,” kata Sri Mulyani.
“Maintenance, perawatan, pemeliharaan, dan perjalanan dinas sudah berkali-kali diingatkan untuk dikurangi. Ini area yang harus diefisiensikan secara tajam,” tegasnya.
Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran yang dipangkas ini tidak akan hilang begitu saja. Dana tersebut akan dialokasikan ke program-program yang lebih produktif, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan kemandirian energi.
Selain itu, penghematan ini juga akan digunakan untuk meningkatkan sektor kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dan sehat. (rizky)
