EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menanggung beban berat demi menjaga harga energi tetap terjangkau bagi rakyat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa harga keekonomian komoditas energi seperti BBM, LPG, listrik, dan pupuk sejatinya jauh lebih tinggi dari harga yang kini dibayar masyarakat.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi dan nonenergi,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip Minggu (5/10/2025).
Menurut Purbaya, harga solar tanpa subsidi seharusnya mencapai Rp 11.950 per liter. Namun setelah disubsidi sebesar 43%, masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter.
Sementara Pertalite, yang menjadi bahan bakar paling populer di kelas menengah bawah, memiliki harga keekonomian Rp 11.700 per liter. Dengan subsidi 15% atau Rp 1.700 per liter, masyarakat cukup membayar Rp 10.000 per liter.
Subsidi paling besar justru mengalir ke minyak tanah dan LPG 3 kilogram.
Harga asli minyak tanah Rp 11.150 per liter, namun berkat subsidi Rp 8.650 (78%), masyarakat hanya membayar Rp 2.500 per liter.
Untuk LPG 3 kg, harga keekonomian per tabung mencapai Rp 42.750, dan pemerintah menanggung Rp 30.000 atau sekitar 70%, sehingga harga di tangan rakyat menjadi hanya Rp 12.750 per tabung.
Subsidi juga diberikan untuk listrik rumah tangga 900 VA.
Untuk pelanggan subsidi, pemerintah menanggung Rp 1.200/kWh (67%) dari harga asli Rp 1.800/kWh, sehingga masyarakat hanya membayar Rp 600/kWh.
Untuk pelanggan nonsubsidi, negara masih menanggung Rp 400/kWh (22%), sehingga masyarakat cukup membayar Rp 1.400/kWh.
Sementara untuk pupuk bersubsidi, angka bantuan juga fantastis:
Pupuk urea disubsidi sebesar Rp 3.308/kg (59%), dari harga asli Rp 5.558/kg, menjadi Rp 2.250/kg di pasaran.
Pupuk NPK disubsidi Rp 8.491/kg (78%), dari harga asli Rp 10.791/kg, sehingga petani hanya membayar Rp 2.300/kg
Meski subsidi energi dan nonenergi ini menjadi penopang daya beli rakyat, Purbaya mengakui masih ada ketimpangan penerima manfaat. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelompok masyarakat sangat mampu (desil 8–10) masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi.
“Ini bentuk keberpihakan fiskal yang terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Purbaya.
Di tengah tekanan fiskal yang terus membengkak, subsidi energi kini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menolong rakyat kecil, namun di sisi lain membebani APBN dan rawan salah sasaran. Pertanyaannya sampai kapan negara sanggup menanggung harga murah di tengah tekanan global dan defisit fiskal yang kian melebar?. (*/tim)
