EKSPOSTIMES.COM- Gelombang protes kembali mengguncang ibu kota. Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) turun ke jalan dengan satu seruan tegas, yakni menolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Aksi yang digelar pada Senin (24/3) ini berlangsung dengan demonstrasi besar-besaran, disertai bentangan spanduk bertuliskan “Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran.”
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan GRD, Jimi Saputra, menilai revisi UU TNI sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil bukan hanya kemunduran dari cita-cita reformasi 1998, tetapi juga membuka pintu bagi dominasi militer dalam kehidupan politik.
Baca Juga: Mahasiswa Mamasa di Makassar Kembali Berdemo, Tuntut Perbaikan Asrama yang Terbengkalai
“TNI adalah alat pertahanan negara dengan sistem komando hirarkis. Keterlibatannya dalam sektor sipil berisiko mengembalikan otoritarianisme ala Orde Baru,” ujar Jimi lantang di tengah massa aksi.
Selain menyoroti revisi UU TNI, GRD juga mengkritik beberapa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA).
Menurut GRD, program MBG tidak menyentuh semua kelompok rentan, terutama anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bersekolah.
“Sementara anak-anak sekolah mendapat makan gratis, bagaimana dengan mereka yang putus sekolah karena faktor ekonomi? Program ini tidak menjawab akar permasalahan,” tambah Jimi.
Baca Juga: HMI Cabang Makassar Gelar Demonstrasi, Tuntut Pencopotan Kapolda Sulsel
GRD juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana dalam program DANANTARA. Mereka menilai program ini dapat membuka celah bagi praktik korupsi yang justru semakin menghambat kesejahteraan rakyat.
Dalam aksinya, GRD membawa 10 tuntutan utama yang mereka yakini sebagai solusi untuk mengembalikan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Beberapa di antaranya, yakni cabut UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan kembalikan tentara ke barak, segera sahkan UU perampasan aset, hapuskan anggaran kepolisian dan tolak revisi UU Polri, ganti makan siang gratis dengan pendidikan gratis, tolak PHK massal, tolak penggusuran masyarakat adat dan perkotaan, ganti haluan ekonomi, bubarkan DANANTARA, rombak Kabinet Merah Putih, serta hentikan pembahasan RUU Polri dan RUU Keamanan Nasional.
GRD menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
“Jika tuntutan kami diabaikan, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar. Demokrasi tak boleh mati di tangan kepentingan segelintir elit,” tutup Jimi dengan penuh semangat.
Aksi GRD ini menjadi alarm bagi pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa perlawanan rakyat masih menyala. Keputusan ada di tangan pemerintah, mengakomodasi suara publik atau menghadapi eskalasi gerakan perlawanan yang lebih besar. (adrianus)
