EKSPOSTIMES.COM- Jelang peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei), Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) menggelar aksi unjuk rasa yang membetot perhatian publik di pertigaan Alaudin–Pettarani, Makassar, Kamis (24/04/2025).
Dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan “Adili Jokowi” dan “Rakyat Bersatu Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran”, massa GRD menyuarakan beragam tuntutan keras kepada pemerintah. Aksi ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan menjadi ledakan protes terhadap kondisi sosial-politik dan ekonomi nasional yang dianggap semakin menjauh dari rakyat.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan Doni menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kekecewaan mendalam terhadap dua rezim sekaligus, Joko Widodo dan pasangan Prabowo-Gibran. Ia menyebut kepemimpinan Jokowi telah merusak sendi-sendi demokrasi melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melalui pengesahan UU Omnibus Law yang dianggap menyengsarakan kaum buruh.
“Kami tidak melihat keberpihakan pemerintah terhadap kelas pekerja dan dunia pendidikan. Padahal dua kekuatan ini adalah fondasi utama kemajuan bangsa,” tegas Doni.
Sementara terhadap rezim Prabowo-Gibran, GRD menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai represif dan tidak berpihak pada rakyat kecil, termasuk pengesahan UU TNI, wacana RUU Polri, dan RUU Keamanan Nasional.
Mereka juga menyoroti isu penggusuran, perampasan ruang hidup, hingga ketidakberanian dalam pengesahan UU Perampasan Aset.
GRD mengusung sembilan poin tuntutan utama sebagai berikut:
1. Cabut UU TNI dan kembalikan tentara ke barak.
2. Tolak RUU Polri yang dinilai membuka jalan militerisasi sipil.
3. Hentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
4. Hapus sistem outsourcing.
5. Wujudkan upah layak bagi seluruh pekerja.
6. Tolak RUU Keamanan Nasional yang dianggap membungkam kritik rakyat.
7. Cabut UU Omnibus Law yang pro-pemodal.
8. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).
9. Wujudkan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua.
Dengan lantang, GRD menyerukan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kemunduran demokrasi dan maraknya praktik otoritarianisme di bawah dua pemerintahan tersebut.
“Kami menyerukan rakyat bersatu menggulingkan rezim Prabowo-Gibran karena kami yakin: kekuasaan yang tak berpihak pada rakyat, pantas dilawan bersama,” tutup Doni.
(Adrianus)
