EKSPOSTIMES.COM- Di tengah riuh kritik dan kekhawatiran publik soal Revisi UU TNI, muncul langkah tak biasa dari jajaran militer. Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto memilih turun langsung ke forum mahasiswa, bukan sekadar melalui pernyataan resmi atau juru bicara.
Bertempat di Universitas Dharmawangsa, Medan, Kamis (17/4/2025), Mayjen Rio berdialog dengan lebih dari 300 mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara. Forum ini dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Aktif Kolaborasi Mahasiswa dan TNI dalam Menjaga Stabilitas Kebijakan Pemerintah.”
“TNI bukan lembaga eksklusif yang anti-kritik. Kami terbuka terhadap gagasan dan pertanyaan generasi muda. Kritik itu vitamin bagi demokrasi,” ujar Pangdam.
Pernyataan ini menjawab langsung keresahan mahasiswa terhadap pasal-pasal krusial seperti Pasal 7, 47, dan 53 dalam UU TNI yang direvisi, terutama terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, tugas non-militer, hingga sinkronisasi peradilan militer dan sipil.
Menurut Rio, revisi tersebut bukanlah bentuk ambisi militer untuk ‘merambah’ ranah sipil secara liar.
Baca Juga: Spektakuler! Open Base Lanud Soewondo Medan Suguhkan Aksi Udara dan Pameran Alutsista TNI AU
“Semua tetap dalam kerangka penugasan negara, bukan atas keinginan individu. Militer tetap tunduk pada konstitusi,” tegasnya.
Keterlibatan langsung Pangdam dalam forum ini mendapat sorotan dari pengamat militer Khairul, yang menyebutnya sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi.
“Ini menandai era baru komunikasi militer yang lebih partisipatif. Tapi dialog harus berbasis argumentasi, bukan ceramah satu arah,” kata Khairul, Jumat (18/4/2025).
Ia menambahkan bahwa komunikasi militer, yang terbiasa instruktif, perlu beradaptasi dengan kultur kampus yang egaliter dan kritis.
“Kalau tidak hati-hati, bisa timbul resistensi, apalagi jika pendekatan hanya mengandalkan figur,” jelasnya.
Khairul juga mendorong dibentuknya tim sosialisasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, Universitas Pertahanan RI, pakar hubungan sipil-militer, dan masyarakat sipil. Tim ini akan menjadi jembatan komunikasi yang lebih merata dan berkesinambungan.
“Dengan tim nasional, penyampaian informasi tak bergantung pada kemampuan komunikasi satu-dua perwira tinggi. Ini menjaga akurasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Sikap terbuka TNI juga ditegaskan oleh Kolonel Arh Bambang Sukisworo (Asrendam I/BB), yang menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses kebijakan.
“Pandangan kritis kalian bukan gangguan. Itu justru bahan baku penting dalam demokrasi,” ucapnya.
Rektor Universitas Dharmawangsa, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, menyambut baik pendekatan dialogis ini. Ia menyebut FGD sebagai bukti bahwa kampus bukan menara gading, tetapi mitra strategis dalam membangun kebijakan publik.
Diskusi ini juga menghadirkan tokoh mahasiswa nasional seperti Ananda Ferdianta Sebayang (BEMSI Sumut), Yops A Itlay (eks Ketua BEM Uncen), dan Leon Alvinda Putra (HMI Jabodetabek). Semua sepakat: dialog adalah jalan tengah antara kritik dan klarifikasi.
FGD ditutup dengan komitmen bersama antara mahasiswa dan TNI untuk tetap bersinergi menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus informasi yang kerap menyesatkan. Kapendam I/BB Kolonel Inf Asrul Harahap berharap forum semacam ini terus digelar di berbagai wilayah agar mahasiswa menjadi bagian dari solusi, bukan korban narasi.
“Kita butuh pencerahan, bukan provokasi. Mahasiswa dan TNI punya peran strategis untuk menjaga keseimbangan kebijakan negara,” tandas Asrul. (Rudi/Salmon)
