EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan program pembangunan 3 juta rumah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa keberhasilan dua program prioritas nasional ini sangat bergantung pada dukungan penuh pemerintah daerah (pemda).
“Kepala daerah harus memastikan program ini berjalan cepat dan efektif. Tidak bisa hanya menunggu, harus ada gerakan nyata dari semua lini,” tegas Bima dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Senin (17/3/2025) di Jakarta.
PKG, yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari lalu, bertujuan untuk memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia.
Baca Juga: Gubernur Sulut Dampingi Wamendagri Bima Arya, Pastikan APBD 2025 Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi GunadiSadikin menjelaskan bahwa program ini dijalankan dengan dua mekanisme utama, yaitu pemeriksaan kesehatan di puskesmas saat ulang tahun, dan pemeriksaan kesehatan anak-anak sekolah pada awal tahun ajaran baru.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu sakit baru berobat. Tugas kita adalah menjaga masyarakat tetap sehat,” ujar Menkes.
Agar program ini efektif, Bima Arya meminta kepala daerah untuk menginstruksikan seluruh jajaran pemda bergerak cepat, termasuk melibatkan kepala desa, lurah, kader Posyandu, dan OPD terkait.
Baca Juga: Gubernur Sulut Dampingi Wamendagri Bima Arya, Pastikan APBD 2025 Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Selain itu, pemda diharapkan menyediakan data akurat, mengalokasikan anggaran dari BOK dan DAK, serta menyosialisasikan PKG secara masif kepada masyarakat.
Selain sektor kesehatan, pemda juga didorong untuk mempercepat pembangunan 3 juta rumah dalam setahun sebagai bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.
Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa program ini mencakup 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, serta 1 juta rumah di kawasan pesisir.
Baca Juga; Pemerintah Ingatkan Kepala Daerah: Langgar Aturan, Sanksi Berat Menanti
Untuk mendukung percepatan ini, pemerintah telah menghapus sejumlah biaya yang selama ini menjadi kendala bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Pemda diminta mengidentifikasi lahan yang tersedia, mengalokasikan anggaran melalui APBD dan CSR, serta memastikan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari bayar jadi gratis! Pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan. Sekarang tugas pemda untuk memastikan realisasinya di lapangan,” ujar Sri Haryati.
Menutup pernyataannya, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa tanpa dukungan penuh dari pemda, dua program ini tidak akan berjalan maksimal.
“Tidak boleh ada kepala daerah yang santai! Program ini bukan sekadar target angka, tapi tentang kesejahteraan rakyat. Sekarang saatnya bergerak cepat!” pungkasnya. (tim)
