EKSPOSTIMES.COM- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh penyaluran dana hibah Pemprov Jabar, tanpa terkecuali, termasuk dana sebesar Rp45 miliar yang diterima yayasan milik keluarga mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.
“Seluruh dana hibah akan diaudit, bukan hanya yang di Tasikmalaya. Semuanya,” tegas Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan pers di Gedung Sate, Senin malam, 6 Mei 2025.
Baca Juga: Viral! Dedi Mulyadi Beri Rp500 Ribu untuk Pria yang Mau Vasektomi
Ketika ditanya apakah hasil audit akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum, Dedi tidak menutup kemungkinan tersebut.
“Nanti kita putuskan setelah audit selesai. Akan terlihat hasilnya seperti apa,” ujarnya singkat namun lugas.
Sebelumnya, pada momen Hari Pendidikan Nasional di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung (2 Mei 2025), Dedi juga menekankan bahwa seluruh penerima dana hibah, dari mana pun dan siapa pun, wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana, baik dari sisi administratif maupun fisik.
“Saya tidak menuding individu tertentu. Ini berlaku untuk semua penerima dana hibah dari provinsi. Semua harus bertanggung jawab,” ujar Dedi.
Menurut Gubernur Dedi, audit akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban Fisik, dimana Proyek atau bangunan harus sesuai dengan anggaran yang diterima, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta pertanggungjawaban Administratif, dokumen dan laporan keuangan harus lengkap, jelas, dan akurat.
Baca Juga: Fokus Bangun Infrastruktur Sekolah di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi Setop Dana Hibah Pendidikan
“Kalau bangunan, ya harus bagus sesuai nilai anggarannya. Kalau dokumen, ya harus rapi dan sah,” tambahnya.
Langkah berani ini mencerminkan keseriusan Dedi Mulyadi dalam menjalankan reformasi birokrasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan bertanggung jawab.
Dengan audit total ini, publik menaruh harapan besar pada terwujudnya keadilan dan pengelolaan dana publik yang lebih baik di Jawa Barat. (tim)
