EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah Indonesia tak tinggal diam menghadapi ancaman tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) yang bisa mengguncang neraca dagang nasional. Langkah diplomatik kini menjadi senjata utama Indonesia, dengan empat paket negosiasi strategis yang siap dibawa ke meja perundingan bilateral di Washington D.C.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah memilih jalur dialog daripada retaliasi. Indonesia juga menggalang kekuatan kawasan melalui koordinasi regional dengan negara-negara ASEAN guna membangun sikap bersama menghadapi lonjakan proteksionisme global.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan lainnya. Tujuannya adalah membangun satu suara ASEAN menghadapi kebijakan dagang AS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (7/4/2025).
Pertemuan tingkat tinggi ASEAN terkait isu tarif resiprokal dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2025, dengan Indonesia memimpin penyusunan kerangka sikap kawasan.
Baca Juga: Tarif Resiprokal AS Ancam Ekspor RI, Indonesia Pilih Jalan Diplomasi Ketimbang Perang Dagang
Dalam dialog dengan pelaku industri nasional, pemerintah mengumumkan empat strategi negosiasi yang menjadi andalan:
1. Revitalisasi TIFA (Trade and Investment Framework Agreement):
Pemerintah ingin memperbarui perjanjian TIFA yang telah berlaku sejak 1996 agar lebih relevan dengan dinamika ekonomi digital dan rantai pasok modern.
2. Deregulasi NTMs dan Evaluasi TKDN:
Indonesia akan mengusulkan pelonggaran regulasi non-tarif, terutama terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor TIK. Kebijakan ekspor-impor juga akan dikaji ulang guna membuka peluang kerja sama yang lebih fleksibel.
3. Peningkatan Volume Impor dan Investasi dari AS:
Strategi ini mencakup pembelian produk energi seperti migas dan komoditas pertanian dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral.
4. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal:
Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian bea masuk, PPN impor, dan PPh impor demi menjaga daya saing produk dan mendorong perdagangan yang berimbang.
“Saat ini nilai perdagangan Indonesia-AS sekitar 18 miliar dolar AS, mencakup komoditas seperti gandum, katun, hingga migas. Kita ingin jaga keseimbangan dua arah,” jelas Airlangga.
Data Kementerian Perdagangan mencatat surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai 14,34 miliar dolar AS pada 2024. Ekspor utama Indonesia meliputi mesin elektrik (4,18 miliar), pakaian (2,84 miliar), dan alas kaki (2,39 miliar).
Namun, bagi Washington, angka ini justru dianggap sebagai defisit yang perlu “dikoreksi” dengan tarif resiprokal. Dari perspektif AS, defisit perdagangan dengan Indonesia menyentuh 17,9 miliar dolar AS, dan ini menjadi dalih kebijakan tarif yang memicu kegelisahan global.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan proposal resmi untuk diajukan ke Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam waktu dekat.
“USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Kita sedang finalisasi dokumennya agar bisa dibahas dalam waktu dekat,” tegasnya.
Langkah Indonesia ini menegaskan komitmen pada solusi diplomatik, bukan konfrontasi. Dengan dukungan regional ASEAN dan pendekatan strategis berbasis kepentingan jangka panjang, Indonesia berharap mampu mengamankan hubungan dagang sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan. (tim)
