EKSPOSTIMES.COM- Kebijakan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, kembali menuai polemik. Kali ini, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRA, Nurchalis, melontarkan protes keras dan mengutuk tindakan yang dinilai berpotensi menghambat iklim investasi di wilayah tersebut.
Menurut Nurchalis, Pilkada telah usai dan kini saatnya semua pihak bersatu membangun Aceh, khususnya Aceh Barat. Namun, alih-alih berfokus pada pemulihan ekonomi, Bupati justru menginstruksikan Inspektorat untuk mengaudit program Corporate Social Responsibility (CSR) dari salah satu perusahaan tambang terbesar di daerah itu, PT Mifa Bersaudara.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga melakukan intervensi langsung dengan memasuki area tambang perusahaan tersebut tanpa koordinasi yang jelas.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan Eksekusi Visi Presiden dalam Sektor Migas
Langkah ini dinilai sebagai tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Bupati mengklaim bahwa lahan yang disewa PT Mifa dari Kementerian PDT dan Transmigrasi merupakan aset milik Pemkab Aceh Barat, sebuah klaim yang disebut Nurchalis sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang melampaui kewenangan seorang kepala daerah.
Dalam pernyataannya, Nurchalis mengecam kebijakan Bupati Aceh Barat yang dianggap tidak berdasar dan cenderung emosional.
“Kami menyatakan protes keras dan mengutuk tindakan Bupati Aceh Barat yang melampaui batas kewenangannya. Ini bukan hanya soal kebijakan yang salah arah, tetapi juga berpotensi merusak citra investasi Aceh. Padahal, di saat yang sama, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem – Dek Fadh tengah gencar menarik investor untuk membangun ekonomi daerah,” tegasnya.
Baca Juga: Gelombang Deportasi PMI dari Malaysia Berlanjut, 68 Pekerja Migran Tiba di Dumai
Menurutnya, keputusan sepihak tanpa kajian mendalam akan membawa dampak negatif bagi dunia usaha dan tenaga kerja lokal. Kehadiran investor selama ini telah memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan investor akan memudar, dan pada akhirnya rakyat yang akan menanggung akibatnya.
Nurchalis berharap, ke depan, Bupati Aceh Barat lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi sebelum mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak luas.
“Apa sulitnya duduk bersama dan membahas masalah ini dengan pihak terkait? Jangan sampai keputusan yang diambil justru menghancurkan apa yang selama ini sudah dibangun. Jika investasi mati, dampaknya bisa berantai, PHK meningkat, ekonomi daerah terpuruk, dan kepercayaan investor hilang,” pungkasnya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan harus berbasis regulasi yang jelas dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan dilandasi kepentingan politik atau emosi sesaat. (Ahmad)
