EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya memadankan data guru non-ASN dan non-sertifikasi. Langkah ini bertujuan memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) dari Presiden berjalan tepat sasaran.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa kolaborasi ini juga menjadi bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data harus satu pintu, sehingga kita bisa menyediakan data yang solid,” ujarnya, Rabu (26/2).
Proses pemadanan data ini melibatkan pencocokan identitas guru berdasarkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status sertifikasi, hingga status kepegawaian. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menuturkan bahwa komunikasi dua arah antara BPS, Kementerian Dikdasmen, dan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi kunci dalam memastikan akurasi data.
“BPS bertugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan, setiap kementerian harus melengkapi datanya agar lebih akurat,” jelas Amalia.
Salah satu fokus utama dalam pemadanan ini adalah mendeteksi dan menghapus nama ganda dalam daftar penerima bansos. Dengan sistem DTSEN, validasi data dilakukan secara ketat berdasarkan NIK tunggal.
“DTSEN memungkinkan kita untuk membersihkan data dan menjadikannya lebih akurat,” tambahnya.
Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan program bantuan sosial yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kemensos berperan sebagai penyalur bansos bagi guru di bawah naungan Kementerian Dikdasmen dan Kemenag, sementara BPS memastikan keakuratan data penerima.
Dengan sinergi yang semakin erat, diharapkan program bansos ini dapat tersalurkan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi para tenaga pendidik yang berhak menerima bantuan. (ant/tim)
