EKSPOSTIMES.COM- Di tengah upaya besar-besaran membenahi tata kelola pertanahan nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan ajakan tegas kepada Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI). Berbicara lantang di hadapan ratusan surveyor dari seluruh Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Denpasar, Selasa (25/11/2025), Menteri Nusron menekankan bahwa masa depan administrasi pertanahan sangat ditentukan oleh kualitas kerja para surveyor kadaster.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi manajemen land tenure dan administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron, membuka sambutan yang sarat pesan moral dan profesionalitas.
Dalam forum bergengsi yang mengangkat tema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia”, Menteri Nusron tidak hanya menyampaikan apresiasi, tetapi juga tantangan besar. Ia menegaskan, buruknya kualitas data fisik sering menjadi akar persoalan konflik pertanahan di Indonesia.
“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” tegasnya, disambut anggukan para surveyor yang memahami bahwa akurasi data kadastral adalah jantung dari kepastian hukum pertanahan.
Menteri Nusron juga mendorong MASKI untuk memperkuat fondasi profesinya melalui penyusunan standar yang komprehensif. Mulai dari penyusunan quality assurance, quality control, hingga code of conduct yang wajib dipatuhi seluruh surveyor berlisensi. Ia bahkan membuka kemungkinan diterapkannya sertifikasi tambahan terkait integritas dan risk management.
“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel. Dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya menegaskan kembali pentingnya profesionalitas.
Menurutnya, surveyor bukan sekadar tenaga teknis, tetapi penjaga integritas informasi pertanahan. Setiap titik koordinat, setiap garis batas, setiap peta yang dihasilkan menjadi dasar negara dalam menetapkan hak atas tanah. “Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” pesannya.
Munas MASKI 2025 turut diisi pemaparan materi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging, serta Ketua Umum MASKI Loerdi Latrianto.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dan para surveyor independen, Kementerian ATR/BPN berharap masa depan administrasi pertanahan Indonesia semakin rapi, tertib, dan terlindungi dari sengketa. Munas tahun ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum memperkuat integritas profesi yang menjadi fondasi kepastian hukum tanah di negeri ini. (tim)
