EKSPOSTIMES.COM- Langit Jakarta sore itu memantulkan cahaya keemasan di atas kubah Taman Mini Indonesia Indah. Di tengah suasana reflektif, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq berdiri di hadapan ratusan peserta, menyampaikan catatan setahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebuah tahun yang menandai tonggak sejarah dalam perang melawan krisis sampah nasional.
“Akhiri open dumping sampah: bangun peradaban harmonis dengan alam dan budaya. Itu bukan sekadar slogan, tapi gerakan moral bangsa,” ujar Hanif dengan suara tegas dalam acara Refleksi Satu Tahun Kinerja KLH/BPLH 2025, di TMII, Jakarta.
Dalam setahun terakhir, KLH/BPLH mencatat pencapaian historis: dari 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih open dumping, 246 telah ditutup atau direvitalisasi. Kebijakan itu berhasil menekan timbunan sampah nasional hingga 21,85 persen, setara 12,37 juta ton per tahun.
Langkah besar ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk menuntaskan pengelolaan sampah nasional 51 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029.
Untuk memastikan langkah itu berjalan cepat dan terukur, KLH/BPLH membentuk Waste Crisis Center (WCC), pusat pemantauan yang bekerja real-time terhadap kapasitas TPA di seluruh Indonesia, terutama di daerah berstatus darurat sampah. Lebih dari 160 kabupaten/kota kini masuk dalam prioritas percepatan pembangunan fasilitas waste to energy, atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Energi Listrik (PSEL).
“Ini bukan sekadar bersih-bersih, tapi membangun ekonomi energi hijau yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Hanif.
Proyek PSEL di tujuh wilayah utama kini menjadi wajah baru transisi energi Indonesia. Bahkan, kontribusinya akan tercermin dalam Second NDC (Nationally Determined Contribution) yang akan disampaikan Indonesia pada COP30 di Brasil.
Hanif menegaskan, Indonesia tidak akan mundur dari komitmen iklim global.
“Kami tidak backsliding. Justru menaikkan ambisi agar semua instrumen pembiayaan hijau masuk lebih cepat, termasuk waste to energy,” ujarnya.
Tak hanya di bidang sampah, KLH/BPLH juga menorehkan capaian lain: penanganan kontaminasi radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten, yang diselesaikan lewat kerja sama lintas lembaga.
“Kasus itu jadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian dari pertahanan negara,” katanya.
Dalam reformasi tata kelola, KLH/BPLH menghadirkan eVIRA (Environmental Visual Integrated Report and Analytics) platform digital yang memangkas waktu pemrosesan AMDAL dari 271 hari menjadi 58 hari, dan UKL-UPL dari 260 menjadi 36 hari kerja, efisiensi lebih dari 75 persen tanpa mengorbankan ketelitian.
“Dulu AMDAL identik dengan lama dan mahal. Sekarang, paling lama 58 hari harus selesai,” ungkap Hanif.
Menutup acara, ia menyampaikan pesan yang menggetarkan ruang.
“Ketika alam pulih, manusia pun ikut sembuh. Ketika bumi tersenyum, masa depan pun tumbuh.”
Dengan semangat itu, KLH/BPLH meneguhkan diri sebagai pelopor reformasi hijau Indonesia bukan sekadar menjaga bumi, tetapi menegakkan kedaulatan lingkungan dan kehormatan bangsa di mata dunia. (Lian)
