EKSPOSTIMES.COM- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait pernyataannya yang viral di media sosial soal penertiban tanah terlantar.
Permintaan maaf itu disampaikan Nusron di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (12/8), usai pernyataannya yang menyebut bahwa “seluruh tanah rakyat adalah milik negara” memicu polemik dan kesalahpahaman di masyarakat.
Dengan suara penuh ketulusan, Nusron menegaskan bahwa maksud sebenarnya adalah menjelaskan kebijakan pemerintah terkait tanah terlantar yang selama ini menjadi persoalan besar.
Ia mengacu pada amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektar tanah dengan status HGU dan HGB yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Nusron, kader Partai Golkar, dengan serius.
Ia menegaskan bahwa kebijakan penertiban menyasar tanah-tanah HGU dan HGB yang tidak dimanfaatkan, bukan menyasar tanah rakyat, sawah, pekarangan, ataupun tanah waris yang sudah bersertifikat.
“Ini untuk program-program strategis seperti reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, hingga perumahan murah dan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas,” jelasnya.
Baca Juga: 314 Sertipikat Diserahkan, Menteri Nusron Wahid Ingatkan Ancaman Kehilangan Tanah Ulayat
Nusron juga mengakui ada bagian dari pernyataannya yang disampaikan dalam konteks guyonan atau candaan, namun setelah menyaksikan ulang, ia menyadari candaan tersebut tidak tepat dan tidak selayaknya diucapkan pejabat publik karena dapat menimbulkan persepsi salah.
“Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, netizen, dan masyarakat Indonesia atas sabqul lisan atau keceplosan lisan saya,” ucapnya dengan rendah hati.
Ia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata agar kebijakan pemerintah tersampaikan dengan jelas dan tidak menyakiti pihak manapun. Nusron menutup permintaan maafnya dengan doa, memohon ampunan dari Allah SWT dan penerimaan dari masyarakat.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi para pejabat agar menjaga komunikasi publik dengan cermat demi menjaga kepercayaan rakyat. (*/Riz)
