EKSPOSTIMES.COM– Aroma busuk korupsi kembali tercium dari balik proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah. Kali ini, Sumatera Utara jadi panggungnya. Proyek jalan yang telah lama dinanti rakyat di pedalaman Sumut berubah menjadi ladang bancakan oleh oknum pejabat dan pengusaha serakah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi dalam pengadaan dan pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Nilai proyeknya tak main-main Rp231,8 miliar!
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Ia dituding memerintahkan bawahannya untuk mengatur pemenangan proyek bagi rekanan tertentu secara ilegal. Bersamanya, empat orang lain juga dijerat sebagai tersangka termasuk seorang pejabat di UPTD Gunung Tua dan dua bos perusahaan swasta, salah satunya merupakan anak dari rekanan yang juga terseret.
“Sudah jelas ada kecurangan. Seharusnya proyek seperti ini dilelang secara transparan, bukan diatur-atur di belakang layar,” tegas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (28/6).
Proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan total nilai mencapai Rp157,8 miliar. Parahnya, belum juga mulai dikerjakan, proyek ini sudah dikotori praktik pengaturan dan suap.
Namun di tengah badai korupsi yang mengguncang institusi PUPR Sumut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berdiri tegas. Ia memastikan proyek tersebut tetap berjalan. Tak boleh ada pembangunan yang mandek hanya karena ulah segelintir orang.
“Ya, harus dilanjutkan. Itu, bukan karena seseorang pengerjaannya bisa batal,” tegas Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (1/7).
Bobby mengakui bahwa proyek tersebut telah dinanti masyarakat selama puluhan tahun. Bahkan, menurutnya, sampai hari ini proyek tersebut belum mulai dikerjakan dan belum ada pemenang tender. Hal ini, justru membuat proses pemulihan proyek menjadi lebih mudah.
“Belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja. Oleh karena itu, kita lebih gampang untuk memulainya,” ucapnya.
Meski Kepala Dinas PUPR telah ditangkap dan dipecat, Bobby belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) pengganti. Namun ia memastikan posisi itu akan segera diisi agar roda pembangunan tidak berhenti di tengah jalan.
Sementara itu, pengusutan oleh KPK masih terus berjalan. Uang suap, pengaturan e-catalog, hingga aliran dana dari bos perusahaan ke pejabat publik tengah dikuliti satu per satu. Bahkan, seorang pejabat Satker PJN Wilayah I Sumut juga diduga menerima gratifikasi hingga Rp120 juta hanya dalam kurun Maret 2024–Juni 2025.
Skandal ini menyisakan catatan kelam tentang bagaimana pembangunan yang seharusnya menjadi jalan terang bagi rakyat, justru dijadikan celah gelap untuk memperkaya diri oleh elit bermental tikus.
Kini publik menanti, seberapa jauh jaringan korupsi ini menjalar dan siapa lagi yang akan terseret?. (*/tim)
