EKSPOSTIMES.COM– Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Noudy R.P. Tendean, menekankan pentingnya penguasaan teknologi dan kemampuan analisis data sebagai prasyarat utama dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Noudy dalam diskusi bertema Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi dan Informasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang berlangsung di Command Center BSKDN, Jakarta, Senin (26/5).
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya: Pangkas Anggaran Seremonial, Fokus ke Rakyat
“Kebijakan publik yang baik tidak bisa hanya didasarkan pada intuisi atau opini semata. Di era digital ini, pengambilan keputusan harus berbasis pada data yang valid, melalui proses kajian yang mendalam,” ujar Noudy.
Ia menambahkan, pengembangan SDM saat ini tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional serta kemampuan berpikir strategis. Menurutnya, kecerdasan emosional dibutuhkan agar para pengambil kebijakan memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kita harus bisa merasakan langsung apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan masyarakat. Kepekaan ini kemudian diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan yang telah melalui proses analisis dan validasi,” jelasnya.
Noudy menyebutkan bahwa pengembangan SDM merupakan bagian dari proses strategis dalam membangun birokrasi yang modern, adaptif, dan responsif. Ia menekankan bahwa ASN sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan menganalisis data secara akurat, mengidentifikasi solusi secara menyeluruh, dan mampu mengevaluasi risiko dengan baik.
Sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas SDM, BSKDN terus mendorong pelatihan-pelatihan yang fokus pada keterampilan analitis, penguasaan teknologi informasi, serta pengembangan sistem mentoring dan coaching di lingkungan birokrasi.
Dalam kesempatan itu, Noudy juga mengungkapkan pentingnya pemanfaatan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI) dan Business Intelligence (BI) dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih adaptif dan solutif.
“Penggunaan AI sudah mulai familiar di tengah masyarakat, dan kini saatnya birokrasi juga turut mengadopsi teknologi ini untuk mendukung kerja strategis. Begitu juga dengan pemanfaatan BI yang dapat membantu pemetaan kebijakan secara lebih tajam,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi komitmen pimpinan BSKDN dalam mendorong transformasi birokrasi melalui penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Desak DPR RI Dalami Masalah Pengangkatan ASN di Daerah
“Komitmen terhadap pengembangan SDM mencerminkan model kepemimpinan transformasional yang sangat dibutuhkan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern. Kepala BSKDN secara konsisten menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sebagai fondasi kualitas kebijakan,” pungkas Noudy.
Melalui pengembangan SDM yang terstruktur dan pemanfaatan teknologi mutakhir, Kemendagri berharap birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya akurat, tetapi juga berdaya guna dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. (Ant/tim)
