EKSPOSTIMES.COM- Di tengah masa gencatan senjata yang masih rapuh, ketegangan antara India dan Pakistan kembali memanas. Pemerintah India mengancam akan memblokade suplai air dari Sungai Indus, sumber utama air bagi Pakistan, sebagai respons atas serangan kelompok milisi The Resistance Front (TRF) di wilayah Kashmir yang menewaskan 26 turis, mayoritas warga India. Serangan ini mendorong tuduhan serius dari New Delhi yang menyatakan bahwa Pakistan menyokong TRF.
Langkah India tersebut dikhawatirkan akan memperburuk kondisi di Pakistan yang sangat bergantung pada Sungai Indus. Sekitar 80 persen suplai air Pakistan berasal dari sungai ini, yang juga menjadi tumpuan utama pertanian dan cadangan air tawar negara berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa itu.
India bahkan mengisyaratkan kemungkinan membekukan Perjanjian Air Indus yang telah dijalankan sejak 1960. Perjanjian tersebut selama enam dekade menjadi fondasi pengelolaan air lintas batas antara kedua negara, sekaligus meredam eskalasi konflik di wilayah yang kerap memanas.
Namun, rencana pembekuan ini segera memantik reaksi keras dari Islamabad. Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa tindakan tersebut akan dianggap sebagai “tindakan perang” yang akan direspons dengan kekuatan penuh dalam semua aspek kekuatan nasional.
“Air adalah kepentingan vital nasional Pakistan dan ketersediaannya akan dibela dengan segala cara,” demikian pernyataan resmi Islamabad.
Di sisi lain, China langsung turun tangan dengan menawarkan dukungan strategis kepada Pakistan. Pemerintah Tiongkok mempercepat pembangunan Mohmand Hydropower Project, bendungan utama di Khyber Pakhtunkhwa, sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Pakistan pada air dari wilayah India.
Proyek yang digarap oleh perusahaan milik negara China Energy Engineering Corporation sejak 2019 ini sejatinya dijadwalkan rampung pada 2026. Namun, laporan CCTV pada Sabtu (17/5) menyebutkan bahwa proyek tersebut kini memasuki fase pemasangan beton utama, yang menandai percepatan signifikan dalam pembangunan bendungan strategis tersebut.
Khyber Pakhtunkhwa yang terletak di timur laut Pakistan, dekat perbatasan India, merupakan salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh perubahan pasokan air Sungai Indus. Keberadaan bendungan ini diharapkan mampu memperkuat kedaulatan air Pakistan di tengah ancaman dari India.
Ancaman blokade air India muncul saat kedua negara sebenarnya sedang berada dalam masa gencatan senjata yang diumumkan pada 13 Mei 2025, menyusul serangkaian eskalasi militer, termasuk serangan udara lintas batas. Serangan udara India pada 7 Mei lalu menghantam sejumlah lokasi di Pakistan, seperti Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad, dan Kotli, sebagai respons atas serangan bersenjata di wilayah Pahalgam, Kashmir.
Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa gencatan senjata tersebut tercapai berkat mediasi intensif yang dilakukan oleh pemerintahannya.
“Setelah malam pembicaraan panjang, saya senang mengumumkan bahwa India dan Pakistan sepakat gencatan senjata penuh dan segera,” tulis Trump di Truth Social pada Sabtu (13/5).
Namun, klaim Trump segera dipatahkan oleh pernyataan Perdana Menteri India Narendra Modi yang menyebut bahwa masa damai tersebut hanyalah “jeda taktis,” bukan penghentian konflik sepenuhnya. Kementerian Informasi dan Penyiaran India juga menegaskan bahwa tidak ada keputusan untuk membuka pembicaraan damai lebih lanjut.
Di medan militer, Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima jet tempur India, termasuk tiga unit Rafale buatan Prancis, dalam pertempuran udara yang terjadi pada 14 Mei. India tidak mengakui klaim tersebut dan memilih bungkam atas laporan kerusakan pangkalan udara mereka.
Sebagai isyarat perdamaian, Pakistan memulangkan satu penjaga perbatasan India yang ditangkap sehari setelah insiden Kashmir. Namun, langkah ini dinilai tidak cukup meredakan ketegangan yang terus meningkat akibat potensi blokade air dan serangan saling balas yang dapat pecah sewaktu-waktu.
Dengan krisis air yang mengancam dan proyek-proyek strategis yang dipercepat, kawasan Asia Selatan kini menghadapi risiko konflik sumber daya di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks. Blokade air sebagai senjata diplomasi menggarisbawahi betapa rapuhnya perdamaian antara dua negara bersenjata nuklir ini. (*/tim)
