EKSPOSTIMES.COM- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) resmi dimulai di Rindam XIII/Merdeka di Tomohon, baru-baru ini.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan upacara yang dipimpin Danrindam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wempi Ramandei. Sementara Danup dipercayakan kepada Letkol Inf Rocky Kiroh yang juga sebagai Dansatdik SPPI Rindam XIII/Merdeka.
Lebih dari sekadar pelatihan, program ini dirancang sebagai upaya menyiapkan tenaga penggerak pembangunan yang nantinya akan hadir langsung di tengah masyarakat untuk memperkuat ekonomi desa dan kawasan pesisir melalui pengelolaan koperasi yang produktif dan berkelanjutan.
Dalam amanat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo yang dibacakan Danrindam, ditegaskan bahwa SPPI menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun ketahanan ekonomi dari tingkat paling dasar.
Program ini tidak hanya menekankan pembentukan karakter melalui pendidikan kedisiplinan dan kepemimpinan, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan manajerial agar mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara nyata.
Lulusan SPPI nantinya diproyeksikan menjadi penggerak pembangunan yang dapat membantu memperkuat koperasi desa, meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka peluang ekonomi baru, hingga mendorong kemandirian wilayah.
Melalui perpaduan Latihan Dasar Kemiliteran dan pendidikan pengelolaan koperasi, peserta diharapkan memiliki kemampuan membangun organisasi yang kuat, adaptif, serta mampu menghadirkan solusi terhadap tantangan ekonomi masyarakat.
Sebanyak 332 peserta yang mengikuti diklat ini merupakan hasil seleksi nasional Kementerian Pertahanan RI. Mereka akan menjalani pembinaan yang menitikberatkan pada disiplin, kepemimpinan, kerja kolektif, serta penguasaan teknis pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Diklat SPPI KDKMP dan KNMP ini pada akhirnya diarahkan untuk melahirkan generasi penggerak yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menjadi penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di desa maupun wilayah nelayan. (AL)
