EKSPOSTIMES.COM- Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Denny Tewu, memperingatkan bahwa buruknya tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko di berbagai lembaga negara maupun perusahaan swasta dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (21/7/2025), Ketua Program Studi Magister Manajemen UKI itu menyebut bahwa kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik (good governance) tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga menimbulkan efek sistemik terhadap iklim investasi, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik.
“Ketika tata kelola gagal mengelola risiko secara menyeluruh, dampaknya bisa langsung terasa dalam bentuk turunnya investasi asing, defisit anggaran yang membengkak, hingga lemahnya efisiensi birokrasi,” ujar Denny.
Ia menambahkan bahwa dalam jangka pendek, dampak lemahnya tata kelola mungkin hanya terlihat dari pelemahan nilai tukar dan fluktuasi pasar modal. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia bisa menghadapi stagnasi ekonomi, menurunnya daya saing nasional, dan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Denny juga menyoroti praktik-praktik seperti korupsi, pengambilan keputusan tanpa analisis risiko, serta lemahnya sistem pengawasan sebagai penyebab utama ketidakpastian pasar.
Ia membandingkan dengan sejumlah negara yang gagal keluar dari “middle income trap” karena lemahnya tata kelola dan manajemen risiko yang tidak adaptif. Bahkan, kata Denny, jika tidak ditangani secara serius, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998 atau kasus Venezuela pada dekade terakhir.
Denny menyerukan perlunya langkah konkret memperkuat sistem tata kelola di semua sektor, baik di pemerintahan, BUMN, maupun swasta. Penerapan prinsip good governance, transparansi, dan manajemen risiko berbasis data dan teknologi dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai bentuk kontribusi akademik, Program Magister Manajemen UKI kini menekankan pentingnya manajemen risiko dalam kurikulumnya untuk menyiapkan pemimpin dan profesional yang siap menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Perekonomian yang kuat dibangun dari institusi yang tangguh secara tata kelola dan cerdas dalam mengelola risiko. Transformasi tata kelola bukan lagi pilihan, tapi keharusan, dan harus dimulai hari ini,” tegas Denny Tewu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta transformasi ekonomi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Dengan tekanan yang datang dari para akademisi dan pengamat ekonomi, tata kelola pemerintahan diprediksi akan menjadi salah satu isu strategis yang perlu segera dibenahi dalam lima tahun ke depan untuk mencegah pelemahan ekonomi nasional. (lian)
