EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan warga dengan penghasilan lebih dari Rp 7 juta bisa mendapatkan akses ke rumah bersubsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pernyataan ini disampaikan Ara usai menghadiri acara open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/4/2025).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya agar rumah subsidi tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki slip gaji.
“Kita akan sesuaikan. Supaya semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah subsidi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ara.
Meski belum memastikan kapan keputusan ini akan diberlakukan, pembahasannya dijadwalkan setelah Lebaran 2025.
Selain membahas skema pendapatan untuk rumah subsidi, Ara juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan program rumah subsidi khusus bagi tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan.
Rinciannya adalah 30 ribu unit rumah untuk tenaga kesehatan, 20 ribu untuk guru, dan 20 ribu untuk nelayan.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan.
Baca Juga: Kapolri dan Menteri Perumahan Diskusikan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah
“Kami sudah mengalokasikan rumah subsidi bagi petani, nelayan, buruh, tenaga migran, dan lainnya sebagai bagian dari kuota 220 ribu unit rumah subsidi yang akan kami sediakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ara menyoroti sejumlah keluhan terkait perumahan, termasuk tarif air yang mahal di beberapa rumah susun. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan permasalahan mereka melalui layanan pengaduan Kementerian PKP di nomor 911.
“Kami membuka layanan pengaduan, karena Presiden Prabowo mengarahkan agar kami mendengar keluhan rakyat,” ujar Ara.
Selain itu, Ara menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus membangun rumah, tetapi juga memastikan kualitas hunian yang layak.
Aspek seperti bebas banjir dan ketersediaan air bersih menjadi perhatian utama dalam pembangunan perumahan bersubsidi.
“Tugas kami bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan kualitasnya agar masyarakat mendapatkan hunian yang nyaman dan layak,” tandasnya.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap program rumah subsidi dapat semakin inklusif dan memberikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat di Indonesia. (tim)
