EKSPOSTIMES.COM– Pemerintah digadang-gadang segera mencapai swasembada jagung, namun langkah strategis penyerapannya justru tersendat anggaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan dana Rp6 triliun agar Perum Bulog dapat melaksanakan tugas menyerap 1 juta ton jagung petani.
“Kementerian Keuangan untuk segera memberikan anggaran kepada Bulog untuk 1 juta ton. Berarti kalau 1 juta dikali Rp5.500, kira-kira Rp6 triliun,” ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis (12/6).
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung telah dinaikkan menjadi Rp5.500 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000. Kenaikan ini diharapkan mampu melindungi petani dari gejolak pasar, namun tanpa pencairan dana ke Bulog, implementasinya jalan di tempat.
“Bulog akan bisa bekerja kalau sudah ada anggarannya, anggarannya belum ada,” tegas Zulhas.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan optimisme tinggi terhadap produksi jagung nasional. Presiden Prabowo Subianto menyebut, produktivitas lahan meningkat drastis hingga 48 persen pada kuartal I 2025, dari semula 4 ton menjadi 6–8 ton per hektare. Ia bahkan menyatakan bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada jagung dalam waktu satu tahun.
“Cita-cita kita swasembada jagung, mungkin tidak sampai dua-tiga tahun, mungkin satu tahun kita sudah swasembada. Ini signifikan sekali,” kata Prabowo dalam pernyataannya, Kamis (5/6).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa produksi jagung kini sudah mencatat surplus terhadap konsumsi nasional. Ini menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur menuju swasembada jagung, sekaligus membuka peluang ekspor dan penguatan cadangan pangan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14%) pada Januari–Juli 2025 diperkirakan mencapai 9,45 juta ton. Angka ini meningkat 11,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pencapaian swasembada jagung optimis semakin terwujud oleh Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia ke depan tidak hanya swasembada jagung, tetapi juga mampu menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Arief.
Namun surplus ini berisiko tidak optimal dimanfaatkan bila Bulog belum juga mendapatkan dana penyerapan. Tanpa intervensi cepat, potensi hasil panen bisa merugikan petani akibat kelebihan pasokan di tengah lesunya daya beli industri pakan.
Desakan pencairan Rp6 triliun untuk menyerap jagung ini menjadi ujian awal koordinasi pangan nasional di bawah pemerintahan baru. Dengan produksi tinggi dan surplus di tangan, realisasi anggaran dan manajemen logistik menjadi kunci agar ambisi swasembada tidak berakhir pada ironi surplus tanpa serapan.
Pemerhati pangan menyarankan agar Kemenkeu segera bertindak untuk menghindari keterlambatan sistemik yang bisa menekan harga di tingkat petani. (*/tim)
