EKSPOSTIMES.COM- Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait skandal pemalsuan dan pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi MinyaKita yang merugikan masyarakat. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman berat kepada pihak yang terlibat serta mengusut seluruh rantai distribusi guna memastikan praktik serupa tidak terulang.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk menindak tegas pelaku kecurangan dalam distribusi MinyaKita. Hukuman berat harus dijatuhkan agar ada efek jera dan tidak ada ruang bagi manipulasi di masa depan,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3).
Puan menilai lemahnya sistem pengawasan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. MinyaKita, yang merupakan program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat, justru dimanfaatkan secara ilegal, baik melalui pengurangan takaran maupun pemalsuan produk.
“Ini menunjukkan ada kekurangan dalam pengawasan. Pemerintah perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang masih lemah, karena jika sejak awal sudah ketat, pemalsuan isi MinyaKita tidak akan luput dari deteksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan memperbaiki sistem pengawasan, kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun. Ia juga menegaskan bahwa pelaku di tingkat atas harus ikut bertanggung jawab.
“Kalau hanya pelaku kecil yang dihukum, sementara aktor utama di balik skandal ini dibiarkan lolos, maka keadilan tidak benar-benar ditegakkan,” katanya.
Selain kerugian finansial, Puan juga menyoroti potensi dampak buruk MinyaKita palsu terhadap kesehatan masyarakat.
“Negara harus memastikan kesejahteraan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan. Ini bukan sekadar soal harga, tapi juga soal kesehatan rakyat,” imbuhnya.
Sebagai langkah pencegahan, Puan meminta Komisi IX DPR RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan dan melakukan inspeksi berkala terhadap MinyaKita dan produk minyak goreng lainnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan diminta menciptakan sistem pemantauan yang lebih transparan untuk mengontrol setiap rantai distribusi produk bersubsidi.
“Pengawasan harus diperkuat agar praktik kecurangan tidak terjadi lagi. Masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan produk yang layak dan sesuai standar,” tegasnya.
Dengan tekanan dari DPR dan meningkatnya perhatian publik, kasus MinyaKita ini dipastikan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semua mata kini tertuju pada langkah konkret pemerintah dalam mengusut dan mencegah skandal serupa di masa depan. (tim)
