EKSPOSTIMES.COM+ Seusai melantik kepala daerah secara serentak pada Kamis (20/2) pagi, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang para hakim ke Istana Kepresidenan, Jakarta, sore harinya. Pertemuan ini menarik perhatian publik, mengingat yang hadir bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga para hakim Mahkamah Agung (MA).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan pertemuan tersebut.
“Cukup banyak hakim yang hadir, bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga para hakim yang bertugas di MA,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski demikian, Yusril mengaku belum mengetahui secara pasti arahan yang akan disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan itu.
Para hakim yang dikumpulkan di Istana diketahui sebelumnya menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang digelar sehari sebelumnya, Rabu (19/2), di Mahkamah Agung RI.
“Saya kira ini ada hubungannya dengan hubungan antar-lembaga. Kita lihat nanti apa yang disampaikan oleh Presiden,” tambah Yusril.
Hal senada diungkapkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Menurutnya, Presiden memang mengundang para hakim dari seluruh Indonesia untuk bertemu langsung di Istana.
“Saya diminta hadir untuk pertemuan ini. Pak Presiden ingin bertemu dengan para hakim se-Indonesia,” ujar Otto.
Namun, Otto mengaku belum mengetahui secara rinci isi arahan yang akan disampaikan Prabowo.
“Belum tahu, kita hadir untuk mendengar langsung arahan dari Pak Presiden,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang juga tiba di Istana menyebut dirinya hadir untuk mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut. Namun, ia pun masih belum mengetahui jumlah hakim yang diundang maupun isi arahan yang akan disampaikan.
“Kemarin di MA, sekarang di Istana. (Terkait arahan dari Presiden), saya juga belum tahu,” ujar Supratman singkat.
Dengan berkumpulnya para hakim di Istana Kepresidenan, spekulasi pun bermunculan. Apakah ini hanya sebatas lanjutan dari Sidang Laporan Tahunan MA? Ataukah ada arahan penting dari Presiden terkait reformasi hukum di Indonesia? Publik tentu menanti hasil dari pertemuan ini. (red/
