EKSPOSTIMES.COM- Angin kontroversi kembali bertiup. Isu lama yang sempat meredup kini kembali membara tuduhan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Namun alih-alih langsung melompat ke kesimpulan, penyidik mengambil langkah tak biasa menggandeng tujuh ahli lintas disiplin untuk mencari kebenaran di tengah kabut tuduhan yang tak kunjung reda.
“Dari digital forensik, Bahasa Indonesia, hukum ITE, sosial hukum, psikologi massa, grafologi, hingga hukum pidana semua kita libatkan,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis (26/6).
Baca Juga: Skripsi, KKN, hingga Ijazah: Presiden Jokowi Dihantam Framing Bertubi-tubi
Penyelidikan ini, kata Ade Ary, bukan soal politik. Ini soal fakta. Semua opini hukum yang tengah digarap para ahli akan menjadi fondasi dalam gelar perkara, untuk menentukan apakah ada dugaan tindak pidana atau hanya kegaduhan tanpa dasar.
“Setelah faktanya utuh, dikumpulkan, baru dilakukan gelar perkara. Tahapan awalnya masih di situ ya.” Tegasnya
Dalam proses penyelidikan, polisi tak sekadar duduk di meja rapat. Mereka turun ke lapangan, melacak jejak pendidikan Joko Widodo dari SMA Negeri di Surakarta hingga ke universitas ternama di Yogyakarta. Semua diklarifikasi, semua dicari kebenarannya.
Langkah ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya menarik seluruh laporan polisi terkait tuduhan ini total enam laporan, berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, hingga Depok. Semuanya kini ditangani langsung oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
“Mohon waktu, proses masih berlangsung,” ujar Ade Ary.
Baca Juga: Peradi Bersatu Desak Polda Metro Naikkan Status Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Kasus ini menjadi magnet perhatian publik bukan semata karena menyangkut nama besar Jokowi, melainkan karena taruhannya adalah kepercayaan terhadap institusi negara. Dengan melibatkan ahli grafologi, psikologi massa, hingga forensik digital, polisi tak hanya menyelidiki selembar ijazah mereka tengah menelusuri apakah sebuah narasi yang beredar bisa merobohkan fondasi kepercayaan publik.
Publik pun kini menanti apakah semua ini akan berakhir sebagai isapan jempol, atau justru membuka babak baru dalam sejarah hukum Indonesia?. (*/tim)
