EKSPOSTIMES.COM- Kasus pembunuhan tragis yang menimpa seorang agen showroom di Aceh Utara, Hasfiani alias Imam, mengguncang masyarakat dan memicu keprihatinan luas. Anggota Komisi I DPRA, Raji Firdana, secara tegas mendesak Panglima TNI untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya.
Dalam pernyataannya, Raji Firdana menegaskan bahwa keterlibatan oknum prajurit TNI dalam insiden ini tidak boleh mencoreng institusi secara keseluruhan. Ia tetap percaya bahwa TNI adalah institusi yang berdiri bersama rakyat.
“Kami yakin ini ulah segelintir oknum, bukan cerminan dari institusi TNI yang memiliki integritas tinggi. Namun, kasus ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Masyarakat butuh kejelasan, dan kami meminta Panglima TNI turun tangan langsung,” tegasnya.
Baca Juga: Kapolri dan Panglima TNI Kawal Investigasi Kasus Penembakan 3 Polisi di Lokasi Judi Sabung Ayam
Raji Firdana menyampaikan bahwa kepedihan atas kasus ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga oleh masyarakat luas, khususnya di Kecamatan Dewantara, Keude Krueng Geukueh, Aceh Utara. Ia menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
“Kami mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam mengamankan pelaku. Namun, itu saja tidak cukup. Proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Firdana juga mengajak masyarakat Aceh untuk terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi pengaburan fakta atau potensi ketidakadilan dalam proses hukumnya.
Baca Juga: Panglima TNI Mutasi 86 Perwira Tinggi, Kapuspen TNI Ikut Bergeser
Kasus ini menjadi ujian besar bagi institusi TNI dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Firdana berharap TNI dapat menunjukkan komitmennya dalam menegakkan keadilan, bukan hanya dengan menindak tegas pelaku, tetapi juga dengan membuka fakta-fakta kasus ini secara terang-benderang.
“TNI adalah benteng pertahanan negara, bukan ancaman bagi rakyat. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, citra TNI bisa terganggu. Kami ingin melihat komitmen nyata bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun, termasuk bagi prajurit,” tutupnya. (tim)
