EKSPOSTIMES.COM- Nada Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengeras saat membahas gelombang produk China yang, menurutnya, melintas mulus ke Indonesia tanpa satu pun kewajiban sertifikasi. Dari jam tangan tanpa label hingga produk konsumsi murah meriah, Maman menyebut barang impor itu seperti “tamu kehormatan” yang tak pernah dimintai identitas.
Berbicara dalam Rapimnas Kadin di Jakarta, Selasa (1/12), Maman menegaskan ketimpangan aturan itu telah membuat UMKM lokal terseok di rumah sendiri.
“Barang-barang China produknya masuk Indonesia enggak perlu lewat sertifikasi perizinan segala macam, seakan-akan barang dari luar itu sudah pasti maha benar dengan segala firmannya,” ujarnya.
Kontrasnya mencolok. Pelaku UMKM Indonesia harus melewati rangkaian perizinan berlapis, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga izin BPOM.
“Tapi kalau barang Indonesia, UMKM lokal, harus lewati semuanya,” kata Maman.
Pernyataan Maman datang di tengah naiknya kekhawatiran soal derasnya arus barang impor, terutama yang berstatus ilegal. Ia menilai, pelatihan dan pembiayaan sebesar apa pun tak akan menyelamatkan UMKM bila pintu masuk barang murah tak dikendalikan. Pemerintah, katanya, kini menginjak rem.
Kementerian Keuangan disebut telah menertibkan Direktorat Jenderal Bea Cukai agar tidak “terlampau ramah” pada barang impor. Pemerintah, lanjut Maman, akan menutup pintu bagi barang ilegal sebelum membanjiri pasar domestik dengan produk lokal.
“Tanpa ada keberpihakan untuk menutup atau membatasi barang-barang dari luar, jangan pernah berpikir UMKM kita bisa berkembang pesat,” tegasnya.
Peringatan senada datang dari peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus. Ia menyebut impor ilegal menemukan jalannya melalui pelabuhan tikus, jalur tidak resmi yang luput dari pengawasan. Menurutnya, skema penindakan perlu naik kelas, yakni langsung di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan luasnya Indonesia dan banyaknya pelabuhan berpotensi jadi pelabuhan tikus, itu tantangan besar menjaga keamanan dari produk impor ilegal,” ujarnya dalam sebuah diskusi ekonomi, Kamis (6/11).
Heri mengingatkan, begitu barang ilegal terserap pasar, deteksi nyaris mustahil. Produk itu bebas diperjualbelikan di marketplace tanpa standar keamanan jelas, tanpa pajak yang semestinya.
“Yang impor digampangin, masuknya serampangan. Kita enggak tahu asal usul produknya, apalagi keamanannya,” kata Heri.
Dalam struktur ekonomi domestik, barang impor tanpa bea masuk tinggi memberi tekanan ganda bagi pelaku UMKM yang justru, ironisnya, harus membayar pajak lebih besar. Situasi ini bukan hanya menggerus daya saing, tetapi juga memperdalam jurang ketidakadilan antara produk lokal dan impor.
Dengan desakan dari kementerian hingga lembaga riset, isu maraknya produk China tanpa izin kini berubah menjadi alarm nasional. Pemerintah dituntut bergerak cepat, menutup lubang, memperketat gerbang, dan memastikan pasar dalam negeri bukan sekadar panggung untuk produk asing. (cnn)
