EKSPOSTIMES.COM- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak tokoh agama dan organisasi keagamaan di Provinsi Lampung untuk aktif mengawal proses sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Hal ini disampaikannya saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan sejumlah organisasi keagamaan di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/7).
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar aset umat tidak terbengkalai dan terhindar dari konflik hukum.
“Kami mohon agar para pemuka agama mengawal aset umat. Jangan sampai tanah wakaf terbengkalai atau justru jadi sumber konflik di kemudian hari,” ujar Nusron.
Baca Juga: Tangsel Jadi Lokasi Uji Coba Integrasi NIB dan NOP, Wamen ATR Targetkan Lonjakan Pendapatan Daerah
Ia juga menegaskan bahwa jajaran BPN di daerah tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, melainkan harus menghasilkan output nyata berupa percepatan sertipikasi tanah wakaf.
Saat ini, dari total 761.909 bidang tanah wakaf di Indonesia, baru 272.237 bidang (sekitar 38%) yang telah tersertifikasi. Di Provinsi Lampung, telah ada 6.732 bidang tanah keagamaan yang memiliki sertipikat.
Menteri Nusron menekankan bahwa sertipikasi ini bagian dari reformasi agraria yang menjamin kepastian hukum dalam administrasi pertanahan.
“Kita masih menganut sistem penguasaan fisik. Siapa yang menguasai lebih lama bisa klaim hak, ini yang berbahaya. Maka sertipikasi sangat penting,” ungkapnya.
Kepala Kanwil BPN Lampung, Hasan Basri Natamenggala, melaporkan bahwa hingga 2025 pihaknya telah menerbitkan lebih dari 3,1 juta sertipikat, dengan cakupan pemetaan mencapai 3,7 juta bidang tanah.
Masih terdapat potensi sekitar 716 ribu bidang tanah belum terpetakan, termasuk 25.512 bidang tanah wakaf.
Sebagai simbol komitmen, Menteri Nusron dan Gubernur Lampung Mirzani Djausal menyerahkan 10 sertipikat tanah kepada organisasi keagamaan dan pemerintah daerah, serta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Acara ini turut dihadiri pejabat pusat dan daerah, Forkopimda, serta perwakilan organisasi keagamaan dari berbagai wilayah di Lampung. (*/Rizky)
