EKSPOSTIMES.COM- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akhirnya angkat suara terkait video viral dugaan permintaan jatah proyek oleh oknum anggota Kadin Cilegon. Merespons serius insiden yang menyita perhatian publik dan investor itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie membentuk Tim Verifikasi dan Etik guna mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kadin Indonesia telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk menindaklanjuti berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat di Cilegon,” ujar Anindya dalam keterangannya kepada media, Selasa (13/5/2025).
Baca Juga: Bersih-Bersih Preman! Polrestabes Medan Tangkap 80 Pelaku Premanisme dalam Operasi Kilat
Langkah cepat ini menyusul viralnya video pertemuan antara sejumlah oknum yang diduga anggota Kadin Cilegon dan ormas lokal dengan perwakilan Chengda Engineering Co. Ltd, kontraktor proyek pembangunan pabrik kimia CA-EDC milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak terjadi pembicaraan yang mengarah pada permintaan jatah proyek. Aksi itu menuai kecaman karena dianggap mencoreng citra dunia usaha dan mengganggu iklim investasi.
Anindya menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mewakili Kadin Indonesia secara kelembagaan. Ia menyebut insiden itu sebagai ulah oknum di level daerah, yang penyelesaiannya akan ditangani melalui sinergi antara Kadin kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
“Kami tegaskan, ini murni kasus lokal yang melibatkan oknum. Kadin Indonesia akan bertindak tegas dalam menjaga marwah organisasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Kadin Indonesia akan menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, BKPM, hingga aparat penegak hukum guna membangun kesamaan langkah dalam menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan.
“Investor harus yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan kondusif untuk berbisnis. Kami tidak ingin kepercayaan mereka terganggu oleh ulah segelintir pihak,” tegas Anindya.
Proyek pabrik kimia CA-EDC sendiri merupakan bagian dari ekspansi industri strategis nasional yang diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja dan mendongkrak ekonomi daerah. Oleh karena itu, Kadin menilai segala bentuk intervensi liar, seperti permintaan jatah proyek, harus diberantas.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Premanisme di Indonesia
“Kami berdiri di sisi pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah yang ingin memajukan ekonomi tanpa praktik curang. Kadin tidak akan memberi ruang untuk perilaku premanisme proyek,” kata Anindya.
Melalui tim etik yang dibentuk, Kadin berharap hasil investigasi dapat diumumkan ke publik dalam waktu dekat. Transparansi ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap Kadin sebagai mitra pembangunan nasional.
“Integritas adalah fondasi utama dunia usaha. Kami akan menjaga itu dengan sepenuh hati,” pungkasnya. (tim)
