EKSPOSTIMES.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada pihak Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Hal ini disampaikan usai menerima langsung perwakilan TPUA di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025).
“Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” ujar Jokowi.
Presiden menambahkan bahwa TPUA tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur atau memaksanya menunjukkan dokumen pribadi, termasuk ijazah.
“Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” tegasnya, seraya menyebut bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah, sudah memberikan penjelasan resmi.
Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya bertujuan untuk silaturahmi sekaligus meminta verifikasi langsung dari Presiden terkait dugaan ijazah palsu.
“Kalau bisa verifikasi yang berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi,” katanya.
Namun, menurut Rizal, Presiden tidak berkenan menunjukkan ijazah secara langsung dan memilih menyerahkan pada proses hukum.
“Beliau belum berkenan menunjukkan ijazah, dikembalikan ke proses hukum. Kami sudah menyampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan ke pemilik,” jelas Rizal.
Baca Juga: Bantah Keras Tuduhan Pemalsuan Ijazah Jokowi, UGM: Tuduhan Tak Berdasar, Hanya Menyesatkan!
Sebelumnya, TPUA juga mendatangi Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta untuk meminta klarifikasi, namun UGM menegaskan bahwa semua dokumen akademik Presiden Jokowi tersimpan rapi dan siap dibuka bila diminta dalam proses hukum.
“Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen,” ujar Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof Wening Udasmoro.
Menanggapi polemik yang terus bergulir, pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa UGM tak perlu terlibat terlalu jauh karena tugas mereka hanya mengeluarkan ijazah, bukan memverifikasi tuduhan pemalsuan.
“UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsu ijazah,” ujar Mahfud dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube resminya.
Namun begitu, Mahfud menilai wajar jika masyarakat mempertanyakan keaslian ijazah demi transparansi publik. Menurutnya, hak publik dilindungi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Ndak salah. Karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi. Itu bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat,” jelas Mahfud.
Ia menyarankan agar penyelesaian persoalan ini dilakukan lewat jalur hukum, dan jika perlu, dibuka di lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Meski Presiden Jokowi menolak menunjukkan langsung ijazah kepada TPUA, ia menegaskan bahwa proses hukum tetap dihormati.
Sementara itu, UGM menyatakan siap mendukung proses hukum dengan data dan dokumen yang valid. Di sisi lain, Mahfud MD mengingatkan bahwa publik tetap punya hak untuk tahu lewat jalur hukum resmi yang sah.
Polemik ini pun tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat, menunggu langkah hukum lanjutan dari pihak-pihak yang berkepentingan. (*/Red)
