EKSPOSTIMES.COM- Polemik kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) memunculkan perhatian publik. Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, serta politisi senior Golkar Agung Laksono, masing-masing mengklaim diri sebagai Ketua Umum PMI yang sah.
Situasi ini memunculkan desakan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik demi menjaga misi kemanusiaan PMI.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menyerukan agar kedua tokoh senior tersebut mencari solusi bersama.
“Kita berharap keduanya bisa duduk bareng. Sebagai tokoh yang matang dan bijak, saya yakin mereka mampu menyelesaikan masalah ini secara dewasa,” ujar Zainul saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).
Menurut Zainul, keberadaan dualisme kepemimpinan di PMI mencoreng nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan organisasi. Ia menegaskan bahwa PMI harus bebas dari kepentingan politik apa pun.
“Organisasi kemanusiaan harus zero politik. Almarhum Gus Dur pernah bilang, ‘di atas politik adalah kemanusiaan.’ Pesan ini penting direnungkan semua pihak,” tegasnya.
Polemik ini berawal dari dua versi Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI. JK mengklaim telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 melalui Munas resmi.
Sebaliknya, Agung Laksono juga menyatakan dirinya terpilih dalam Munas yang diadakan secara terpisah, dengan menyebut proses tersebut sesuai AD/ART organisasi.
Agung bahkan berencana melaporkan hasil Munasnya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan. Namun, JK menilai Munas yang diinisiasi Agung sebagai forum ilegal dan telah melaporkannya ke polisi atas dugaan perebutan kursi Ketua Umum PMI.
Perseteruan ini menciptakan keraguan publik terhadap netralitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan.
Banyak pihak berharap agar polemik ini segera diselesaikan, demi memastikan PMI tetap fokus pada tugas utamanya membantu masyarakat tanpa terjebak dalam kepentingan politik. (*/rizky)
