EKSPOSTIMES.COM – Huru-hara yang mengguncang Indonesia pada penghujung Agustus 2025 menyisakan bara yang belum padam. Korban berjatuhan, kantor polisi dibakar, fasilitas umum dirusak, hingga properti warga dijarah. Situasi mencekam itu kini melahirkan gelombang tuntutan baru: usut tuntas, bongkar dalang, dan bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel.
Gerakan sosial pun bergulir di ruang publik. Dari aksi simbolis mengganti profil media sosial dengan warna hijau-pink, gerakan 17+8, hingga tagar #resetindonesia dan #wargajagawarga. Semua mengarah pada satu seruan: jangan biarkan kebenaran terkubur.
Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut adanya indikasi makar, terorisme, bahkan tudingan keterlibatan asing dalam memicu eskalasi domestik. Namun, publik tidak puas hanya dengan spekulasi. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menegaskan perlunya langkah konkret.
“Kalau memang ada makar, terorisme, atau aktor asing, itu berarti ada operasi terorganisasi dengan pelaku yang terlatih. Maka harus diungkap siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, dan apa tujuan politiknya,” kata Hendardi, Minggu (7/9).
Menurutnya, tanpa investigasi mendalam, publik akan terus dicekam ketidakpastian, bahkan kemarahan yang bisa memantik eskalasi lanjutan. Karena itu, ia mendesak Presiden segera membentuk TGPF yang kredibel, melibatkan pakar, tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, hingga pekerja media.
“TGPF akan memisahkan mana aspirasi demokratis yang dijamin konstitusi, dan mana agenda politik terselubung yang menungganginya,” tegas Hendardi.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa publik memiliki rights to know atau hak untuk tahu dan merasa aman. Pemerintah mungkin sudah memiliki data dan analisis, namun keterbukaan dan partisipasi bermakna (meaningful participation) adalah keharusan. Tanpa itu, penanganan bisa salah sasaran, bahkan justru memperburuk keadaan.
“Pengungkapan fakta adalah mekanisme cooling down system. Ia bisa meredam kemarahan publik, sekaligus memulihkan kepercayaan terhadap negara,” ujarnya.
Hendardi juga mengingatkan, pengungkapan kebenaran harus berjalan paralel dengan agenda besar memperbaiki tata kelola negara yang selama ini melahirkan kesenjangan dan jauh dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Suara publik kini semakin jelas: jangan ada dusta di balik tragedi. TGPF adalah pintu menuju jawaban, dan negara dituntut hadir dengan keberanian, transparansi, dan keadilan.(Lian)
