EKSPOSTIMES.COM- Peringatan Hari Kartini 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bukan sekadar seremoni tahunan. Tahun ini, Hari Kartini menjadi panggung reflektif untuk membahas tantangan nyata yang masih dihadapi perempuan Indonesia, terutama dalam menyeimbangkan peran sebagai profesional dan pengelola rumah tangga.
Di tengah semangat emansipasi yang diwariskan R.A. Kartini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya: perempuan Indonesia butuh sistem yang mendukung, bukan hanya pujian inspiratif.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti, menyatakan bahwa peluang bagi perempuan untuk berkarir semakin terbuka, namun masih ada “tembok-tembok tak terlihat” yang menghambat produktivitas perempuan di dunia kerja.
“Hambatan itu ada, baik struktural maupun kultural. Maka perlu solusi sistemik, seperti kebijakan cuti melahirkan enam bulan, daycare di kantor, bahkan cuti menstruasi,” tegas Woro dalam diskusi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (21/4).
Ia menyoroti bahwa meski Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sudah mengatur cuti melahirkan hingga enam bulan, pelaksanaannya masih terbatas, khususnya di sektor swasta. Sinkronisasi antar lembaga dan sektor diperlukan agar kebijakan tidak sekadar jadi slogan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator PMK Pratikno menyampaikan bahwa era digital memberi peluang luar biasa bagi perempuan untuk memainkan peran ganda secara lebih fleksibel dan seimbang.
“Perempuan hari ini bisa berkarir tanpa meninggalkan rumah. Dunia digital memungkinkan perempuan menjalani work time sekaligus family time, bahkan me time dan couple time,” ujar Pratikno.
Ia mengapresiasi para perempuan Indonesia yang menjalankan tugas domestik dan profesional dengan penuh cinta. Baginya, peran seorang ibu tidak hanya melahirkan, tetapi juga membentuk generasi unggul bangsa.
Peringatan Hari Kartini 2025 ini mengangkat pesan kuat: kesetaraan bukan hanya soal peluang, tapi juga fasilitas. Agar perempuan bisa benar-benar setara, harus ada sistem yang berpihak, dari kebijakan kerja ramah ibu, waktu kerja fleksibel, hingga pengakuan atas kebutuhan biologis perempuan.
“Berbagai kebijakan ini harus hadir sebagai bentuk konkret dari perjuangan Kartini masa kini, perempuan yang ingin produktif tanpa meninggalkan fitrahnya,” tegas Woro.
Hari Kartini bukan hanya soal mengenang, tetapi mendorong aksi. Karena emansipasi sejati dimulai ketika negara hadir secara sistemik, melalui regulasi, fasilitas, dan dukungan lintas sektor, bagi perempuan untuk berkembang, berdaya, dan bahagia.
(tim)
