EKSPOSTIMES.COM- Jagat maya dihebohkan oleh aksi viral konten kreator Willy Salim yang memasak 200 kilogram rendang di Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang.
Namun, alih-alih menuai pujian, konten ini justru memicu kontroversi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa pun turun tangan dan meminta klarifikasi dari Willy Salim.
“Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada kesalahpahaman yang merugikan citra Palembang,” ujar Ratu Dewa dalam keterangannya kepada media.
Baca Juga: Hadapi Lonjakan Penumpang Lebaran 2025, KAI Rekrut 1.278 Pekerja Baru
Awalnya, aksi sosial Willy Salim kerap mendapat apresiasi, terutama saat membantu seorang kurir yang kehilangan motornya. Namun, dalam kasus rendang ini, Pemkot Palembang menilai konten yang menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mencoreng nama kota tidak bisa dibiarkan.
Kepala Dinas Pariwisata Palembang, Sulaiman Amin, mengungkapkan bahwa acara masak rendang yang dilakukan Willy Salim tidak memiliki izin resmi dari Pemkot.
“Setiap event yang melibatkan nama Palembang seharusnya dikoordinasikan dengan kami. Tapi dalam kasus ini, kami tidak mendapatkan pemberitahuan apa pun,” tegas Sulaiman.
Pihaknya mengingatkan agar para konten kreator lebih bertanggung jawab dalam membuat video, terutama yang bisa berdampak pada citra kota dan masyarakat.
Baca Juga: Heboh Video Mayor Teddy Hormat ke Aguan, Istana Beri Klarifikasi
Setelah video pembagian rendang ini viral, warganet mulai membandingkan dengan aksi serupa yang dilakukan Willy Salim di Papua. Dalam video yang beredar, pembagian rendang di Papua terlihat lebih tertib, sementara di Palembang, suasana dinilai ricuh dan tidak teratur.
Akibatnya, netizen membanjiri media sosial dengan komentar yang menyoroti stigma negatif terhadap masyarakat Palembang. Banyak yang menilai video tersebut sengaja menggiring opini buruk, memperlihatkan seolah-olah warga Palembang tidak disiplin dan serakah.
Pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof. Alfitri, mempertanyakan apakah ada unsur sengaja dalam video tersebut.
“Apakah ini murni kelalaian atau ada niat lain untuk menciptakan sensasi viral? Jika memang ada unsur rekayasa, harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.
Prof. Alfitri juga menilai Pemkot harus bertindak cepat agar isu ini tidak semakin liar dan mencoreng reputasi Palembang.
“Dalam video, ada kesan bahwa Palembang ini tidak aman dan masyarakatnya rakus. Ini harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan stigma buruk yang berkepanjangan,” tambahnya.
Di tengah polemik yang terus memanas, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Andi Rian R Djajadi, memberikan tanggapan singkat namun tegas.
“Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh konten itu, laporkan saja ke polisi. Biar kami tindaklanjuti,” katanya.
Pernyataan ini membuka kemungkinan bahwa kasus ini bisa berujung ke ranah hukum, jika memang ada pihak yang merasa telah difitnah atau dirugikan oleh konten tersebut.
Melihat situasi yang semakin memanas, Prof. Alfitri menyarankan Pemkot segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan duduk perkara.
“Kalau memang ada unsur pelanggaran atau kesalahan, Willy Salim harus meminta maaf. Ini bukan hanya soal viral, tapi juga harga diri masyarakat Palembang,” tandasnya. (tim)
