EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat kekayaan alam Indonesia dirampas oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Penyelundupan emas masih merajalela dan sangat merugikan negara. Ini akan kita tindak tegas!” ujar Prabowo saat meresmikan smelter emas PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).
Sebagai negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri logam mulia. Namun, hingga kini, sebagian besar emas masih diekspor dalam bentuk mentah, sementara praktik penyelundupan justru terus terjadi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Instruksikan BNPB Tangani Banjir Jadetabek
“Kita seharusnya bersyukur memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi yang lebih penting, kita harus bisa mengelolanya sendiri untuk kepentingan bangsa,” tegas Presiden.
Prabowo juga mengungkapkan visinya agar emas tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga menjadi sumber energi baru bagi Indonesia di masa depan.
“Sumber daya alam ini harus kita jaga, kita kelola dengan baik, karena ini adalah aset strategis yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat,” tambahnya.
Dalam upaya memperkuat hilirisasi industri emas, pemerintah kini mengandalkan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Pabrik pemurnian emas ini memiliki kapasitas produksi 50 ton emas batangan per tahun, dengan teknologi canggih yang mampu mengolah lumpur anoda menjadi logam mulia siap ekspor.
Peresmian smelter ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang menuju kemandirian dalam pengelolaan emas, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan praktik ekspor ilegal.
Pernyataan tegas Presiden Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan penindakan terhadap penyelundupan emas yang merugikan negara.
Dengan komitmen ini, diharapkan emas Indonesia tidak lagi mengalir keluar secara ilegal, melainkan dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi nasional. (tim)
