EKSPOSTIMES.COM- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya implementasi struktur dan skala upah yang berkeadilan dalam dunia usaha. Dari 2,6 juta perusahaan terdaftar di Indonesia, hanya 68.605 yang telah menjalankan kebijakan tersebut.
“Penerapan struktur dan skala upah masih sangat terbatas, dan ini menjadi perhatian utama kita,” ujar Yassierli saat membuka Lokakarya Kebijakan Pengupahan Nasional 2024 di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam.
Lokakarya bertema “Penerapan Struktur dan Skala Upah: Peluang untuk Pengupahan yang Berkeadilan dan Berdaya Saing” ini juga dihadiri oleh Wakil Menaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Dewan Pengupahan Nasional, serta 23 Dewan Pengupahan Provinsi.
Dalam pidatonya, Yassierli memaparkan bahwa penerapan struktur dan skala upah yang ideal harus memenuhi kriteria keadilan, kompetitif, mampu memotivasi kinerja, dan tetap memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan.
“Jika diterapkan dengan baik, ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi pekerja dan pengusaha. Tapi faktanya, kita masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Ini yang harus kita dalami lebih lanjut,” tegasnya.
Lebih jauh, Yassierli menjelaskan tiga komponen utama yang memengaruhi struktur upah, yakni Position: Besaran upah berdasarkan posisi kerja, seperti supervisor atau manajer, Person: Tingkat pendidikan dan masa kerja, yang mendorong pekerja untuk terus meningkatkan kompetensi dan loyalitas dan Performance: Penilaian kinerja yang menentukan upah variabel, terutama untuk pekerjaan seperti marketing dan sales.
Ia mencontohkan sistem pengupahan di Amerika Serikat, di mana pekerja restoran menerima gaji pokok kecil, tetapi bisa memperoleh pendapatan besar dari tips berdasarkan kualitas layanan mereka.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Saya berharap melalui lokakarya ini kita bisa menghasilkan format yang terbaik,” tutupnya. (rizky)
