Jakarta, ET – Media sosial kini bukan sekadar tempat berbagi informasi, hiburan, dan berkomunikasi. Ia telah berubah menjadi medan pertempuran opini. Di sana, citra pejabat bisa dipoles, kegagalan dapat disamarkan, kritik bisa dibungkam secara sosial, dan kebohongan berulang kali diproduksi hingga perlahan dianggap sebagai kebenaran.
Di balik riuhnya komentar, tanda suka, dan unggahan yang memenuhi linimasa, ada fenomena yang patut diwaspadai: buzzer politik dan influencer propaganda.
Mereka tidak selalu datang dengan wajah anonim atau akun tanpa identitas. Sebagian justru tampil meyakinkan sebagai warga biasa, aktivis, pengamat politik, pembuat konten, bahkan figur publik yang mengaku independen.
Senjata mereka bukan selalu informasi palsu. Terkadang cukup dengan mengulang informasi setengah benar, membanjiri ruang komentar, menyerang orang yang berbeda pendapat, dan menciptakan kesan seolah-olah seluruh masyarakat berada di satu barisan.
Tujuannya bisa bermacam-macam: mempromosikan tokoh, mempertahankan citra kekuasaan, menyerang lawan politik, mengalihkan perhatian dari persoalan publik, atau membangun dukungan semu terhadap kebijakan tertentu.
Yang paling berbahaya bukan sekadar keberadaan buzzer. Persoalan sesungguhnya adalah ketika ruang demokrasi dikuasai oleh propaganda, sementara suara kritis diperlakukan sebagai musuh.
1. Ketika Pujian Terlihat Seperti Pesanan
Perhatikan bagaimana sebuah kebijakan pemerintah diberitakan atau dibicarakan di media sosial.
Belum sempat masyarakat mengevaluasi hasilnya, sejumlah akun sudah sibuk memuji. Pujian muncul berulang kali, menggunakan kalimat yang hampir seragam, dengan penekanan yang sama dan dalam rentang waktu yang berdekatan.
Pejabat dipuji sebagai pemimpin visioner. Kebijakan yang belum terbukti hasilnya disebut terobosan besar. Kegiatan seremonial dikemas seolah-olah sebagai pencapaian monumental.
Sebaliknya, ketika muncul persoalan, narasi pembelaan segera bermunculan.
Pola semacam ini patut dicermati, terutama jika terdapat indikasi koordinasi yang konsisten.
Dalam demokrasi, pejabat memang berhak mendapatkan apresiasi. Namun, jika setiap aktivitas pemerintah selalu dipuji tanpa evaluasi, sementara persoalan publik terus diabaikan, masyarakat perlu bertanya: apakah yang sedang dibangun adalah informasi atau sekadar pencitraan?
2. Kritik Dibungkam dengan Serangan Personal
Inilah salah satu karakter paling merusak dari propaganda politik.
Ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran, proyek pemerintah, kualitas pelayanan publik, atau dugaan penyalahgunaan kekuasaan, jawaban yang muncul justru serangan terhadap orang yang menyampaikan kritik.
Pengkritik disebut pembenci pemerintah, oposisi, tidak punya kontribusi, sakit hati, mencari panggung, atau memiliki kepentingan politik.
Substansi persoalan menghilang. Identitas pengkritik menjadi sasaran.
Teknik ini dikenal sebagai ad hominem. Serangan tidak diarahkan pada argumen, melainkan pada pribadi orang yang menyampaikan argumen tersebut.
Mengapa cara ini digunakan?
Karena menyerang orang jauh lebih mudah daripada menjawab pertanyaan sulit.
Jika persoalan anggaran dipertanyakan, seharusnya dokumen anggaran yang dibuka. Jika pelayanan publik dikritik, seharusnya kualitas pelayanan yang diperbaiki. Jika kebijakan dianggap gagal, seharusnya hasil kebijakan dievaluasi.
Bukan malah mengerahkan serangan komentar untuk mempermalukan orang yang bertanya.
Ketika kritik selalu dijawab dengan penghinaan, publik patut mencurigai adanya upaya mengalihkan perhatian dari persoalan sebenarnya.
3. Akun Berbeda, Narasi Sama: Ada Apa?
Salah satu pola yang perlu diperhatikan adalah kemunculan pesan yang seragam dari sejumlah akun.
Foto profil berbeda, nama berbeda, jumlah pengikut berbeda, tetapi isi komentarnya hampir sama.
Mereka dapat muncul dalam satu unggahan, mengulang pesan tertentu, menggunakan tagar serupa, dan memberikan pembelaan dengan sudut pandang yang identik.
Pola ini dapat menjadi indikasi komunikasi terkoordinasi.
Dalam operasi propaganda digital, koordinasi dapat dilakukan melalui pembagian materi, arahan komunikasi, kalender unggahan, maupun penggunaan jaringan akun.
Namun, penting untuk membedakan koordinasi yang terbukti dengan sekadar kesamaan pendapat. Banyak orang bisa memiliki pandangan serupa tanpa menjadi bagian dari jaringan buzzer.
Karena itu, yang perlu diperiksa adalah pola berulang, hubungan antarakun, waktu aktivitas, sumber materi, dan bukti koordinasi.
4. Influencer Pesanan: Menjual Pengaruh, Menyembunyikan Kepentingan
Buzzer tidak selalu bekerja dari balik akun anonim. Ada pula influencer dengan ribuan bahkan jutaan pengikut yang memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat.
Mereka tampil dengan gaya santai, bahasa populer, dan citra sebagai orang yang dekat dengan masyarakat.
Masalah muncul ketika pengaruh tersebut digunakan untuk mempromosikan kepentingan politik atau ekonomi tanpa transparansi.
Konten berbayar bisa dikemas sebagai pendapat pribadi. Promosi kebijakan dapat terlihat seperti analisis independen. Pujian kepada seorang pejabat bisa dipresentasikan seolah-olah lahir dari penilaian objektif.
Tidak ada yang salah dengan influencer menerima bayaran untuk membuat konten politik, selama hubungan komersial atau kepentingan yang relevan diungkapkan secara jujur.
Yang menjadi persoalan adalah penyamaran kepentingan.
Publik berhak mengetahui apakah seseorang sedang menyampaikan pendapat pribadi, menjalankan kerja sama promosi, atau menjadi bagian dari kampanye komunikasi tertentu.
Sebab, pengaruh yang dibangun dari kepercayaan pengikut tidak seharusnya digunakan untuk menyembunyikan kepentingan di balik layar.
5. Membuat Pejabat Terlihat Populer, Meski Persoalannya Menumpuk
Inilah salah satu fungsi propaganda digital yang paling berbahaya: menciptakan jarak antara citra dan kenyataan.
Di media sosial, seorang pejabat dapat terlihat sangat populer. Setiap unggahan dipenuhi pujian. Setiap kegiatan dipromosikan sebagai keberhasilan. Setiap kritik dibalas oleh kelompok pendukung yang sangat vokal.
Namun, apakah keramaian tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat?
Belum tentu.
Jumlah tanda suka bukan ukuran keberhasilan pemerintahan. Ribuan komentar positif bukan bukti bahwa pelayanan publik telah berjalan baik. Video kegiatan yang viral tidak otomatis membuktikan bahwa persoalan masyarakat telah diselesaikan.
Pemerintahan harus diukur melalui hasil nyata: kualitas pelayanan, transparansi anggaran, keberhasilan program, pembangunan yang dapat dirasakan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Jika energi komunikasi lebih banyak digunakan untuk membangun citra daripada memperbaiki kinerja, publik berhak mempertanyakan prioritas kekuasaan.
6. Menggunakan Kemarahan untuk Mengendalikan Percakapan
Propaganda digital tidak selalu berusaha membuat masyarakat percaya. Terkadang, tujuannya hanya membuat masyarakat marah.
Konten provokatif sengaja dibangun untuk memancing reaksi emosional. Pengguna dibuat tersinggung, terpancing berdebat, dan akhirnya ikut menyebarkan konten tersebut.
Semakin ramai perdebatan, semakin besar pula kemungkinan konten memperoleh perhatian.
Akibatnya, persoalan utama justru tenggelam dalam pertengkaran.
Masyarakat tidak lagi membicarakan substansi kebijakan, tetapi sibuk menyerang satu sama lain.
Ini merupakan situasi yang menguntungkan pihak yang ingin mengalihkan perhatian publik.
Karena itu, jangan mudah terpancing. Tidak semua komentar harus dibalas. Tidak semua provokasi layak mendapatkan perhatian.
7. Mengenali Sepuluh Ciri Akun Buzzer dan Propaganda
Masyarakat dapat mulai mengenali pola yang patut dicermati melalui sejumlah indikator berikut:
- Narasi berulang: banyak akun menyampaikan pesan yang sangat mirip.
- Pembelaan tanpa evaluasi: tokoh yang didukung selalu dianggap benar.
- Serangan personal: pengkritik diserang, sementara substansi kritik diabaikan.
- Aktivitas terkoordinasi: akun-akun tertentu muncul dengan pola waktu dan materi serupa.
- Pujian berlebihan: kegiatan biasa dikemas sebagai pencapaian luar biasa.
- Informasi selektif: hanya fakta yang menguntungkan kelompok tertentu yang ditampilkan.
- Provokasi emosional: kemarahan dan kebencian digunakan untuk memancing interaksi.
- Transparansi rendah: hubungan promosi, pendanaan, atau kepentingan tidak dijelaskan.
- Pengalihan isu: persoalan utama digeser menjadi perdebatan tentang pribadi pengkritik.
- Popularitas semu: jumlah komentar dan tanda suka diperlakukan seolah-olah mewakili seluruh masyarakat.
Satu indikator saja tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang adalah buzzer. Namun, jika sejumlah pola muncul secara konsisten, publik memiliki alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
8. Jangan Hanya Mengenali, Blokir dan Bersihkan Linimasa!
Masyarakat tidak wajib memberikan ruang kepada akun yang terus-menerus memenuhi linimasa dengan provokasi, serangan personal, dan konten manipulatif.
Media sosial adalah ruang yang digunakan setiap orang. Pengguna berhak mengatur siapa yang dapat berinteraksi dan konten seperti apa yang ingin mereka lihat.
Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan.
Pertama, tekan tombol Blokir (Block).
Jika sebuah akun terus melakukan pelecehan, intimidasi, provokasi, atau mengganggu kenyamanan, gunakan fitur Blokir.
Tidak perlu menghabiskan waktu berdebat dengan akun yang tidak tertarik membahas fakta. Blokir adalah salah satu cara membatasi interaksi yang tidak produktif.
Kedua, gunakan pilihan Tidak Tertarik (Not Interested).
Jika konten propaganda terus muncul dalam rekomendasi, pilih Tidak Tertarik.
Fitur ini tersedia di berbagai platform, termasuk Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, meskipun nama dan mekanismenya dapat berbeda.
Dengan memberikan sinyal tersebut, pengguna membantu sistem rekomendasi memahami konten yang tidak ingin mereka lihat.
Ketiga, gunakan fitur Bisukan (Mute).
Jika tidak ingin melihat unggahan atau komentar akun tertentu tanpa harus memblokirnya, gunakan fitur Bisukan.
Keempat, berhenti mengikuti (Unfollow).
Jangan mempertahankan akun yang terus-menerus menyebarkan informasi tanpa sumber, provokasi, dan propaganda yang tidak memberikan manfaat.
Kelima, laporkan (Report).
Laporkan akun atau konten yang melanggar aturan platform, seperti ancaman, pelecehan, penipuan, penyamaran identitas, atau manipulasi yang dilarang.
Laporan harus didasarkan pada pelanggaran yang dapat ditunjukkan, bukan sekadar perbedaan pandangan politik.
9. Jangan Berikan Mereka Bahan Bakar: Berhenti Menyebarkan Provokasi
Ada satu hal yang sering tidak disadari pengguna media sosial: kemarahan juga dapat menjadi bahan bakar bagi algoritma.
Ketika sebuah konten provokatif dibagikan, dikomentari, ditonton berulang kali, dan diperdebatkan, konten tersebut berpotensi memperoleh jangkauan lebih luas.
Bahkan ketika seseorang membagikan unggahan hanya untuk mengecamnya, ia mungkin ikut membantu memperluas penyebarannya.
Karena itu, jangan selalu membalas provokasi dengan provokasi.
Periksa faktanya. Simpan bukti jika terdapat pelanggaran. Laporkan jika diperlukan. Setelah itu, tinggalkan dan blokir akun yang mengganggu.
Jangan biarkan perhatian kita menjadi komoditas bagi pihak yang sengaja memproduksi konflik.
10. Demokrasi Bukan Panggung Pujian untuk Penguasa
Pada akhirnya, persoalan buzzer dan influencer propaganda bukan sekadar persoalan teknologi atau perilaku pengguna media sosial.
Ini adalah persoalan kualitas demokrasi.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang bebas bertanya, mengawasi, mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang memegang kekuasaan.
Ketika kritik terus-menerus diserang, fakta dikalahkan oleh narasi, dan popularitas digital dipakai untuk menutupi persoalan nyata, ruang demokrasi sedang menghadapi masalah serius.
Pejabat publik tidak membutuhkan pasukan komentar untuk membuktikan keberhasilannya. Mereka membutuhkan kinerja yang dapat diuji, kebijakan yang transparan, dan keberanian menjawab kritik.
Influencer juga tidak boleh menjadikan kepercayaan pengikut sebagai alat untuk menyembunyikan kepentingan.
Dan masyarakat tidak boleh menjadi penonton pasif dari pertunjukan propaganda yang berlangsung setiap hari di layar telepon mereka.
Jangan ukur kebenaran dari banyaknya komentar. Jangan ukur keberhasilan dari ramainya pujian. Jangan anggap ribuan akun yang mengulang narasi sama sebagai suara seluruh rakyat.
Jika sebuah akun hanya datang untuk memuji tanpa evaluasi, menyerang tanpa argumentasi, dan menggiring opini tanpa transparansi, masyarakat berhak mempertanyakan motifnya.
Gunakan akal sehat. Periksa fakta. Berani mengkritik. Dan jangan ragu menekan tombol Blokir atau Tidak Tertarik.
Sebab, demokrasi tidak boleh dikuasai oleh mereka yang paling berisik di media sosial, tetapi harus tetap menjadi milik masyarakat yang berani berpikir kritis.
