EKSPOSTIMES.COM- Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah menyusul merosotnya capaian investasi Sulut pada Triwulan I 2026. Pemerintah Provinsi Sulut kini mengarahkan transformasi ekonomi daerah secara agresif melalui hilirisasi sektor perikanan, pertanian, dan penguatan investasi strategis.
Peringatan itu disampaikan Victor saat membuka Dedicated Team Meeting (DTM) Regional Investor Relations Unit (RIRU) 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Manado, Kamis (21/5/2026), yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Data yang dipaparkan Pemprov Sulut menunjukkan realisasi investasi sepanjang Januari-Maret 2026 baru mencapai Rp2,13 triliun atau sekitar 18 persen dari target tahunan sebesar Rp12,13 triliun. Angka tersebut turun tajam dibanding periode yang sama tahun lalu yang sudah menembus 33 persen target tahunan.
“Ini harus menjadi peringatan keras. Kita tidak boleh merasa aman dengan angka yang ada sekarang,” kata Victor.
Dari total investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi sebesar Rp1,53 triliun atau 72 persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp593 miliar. Investasi itu menyerap sekitar 5.070 tenaga kerja.
Kota Manado menjadi daerah dengan kontribusi investasi terbesar mencapai Rp989 miliar atau sekitar 46 persen dari total realisasi. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp779 miliar.
Sebaliknya, sejumlah daerah lain dinilai masih tertinggal. Pemerintah provinsi menyoroti hambatan birokrasi, lambannya pelayanan perizinan, hingga belum rampungnya dokumen tata ruang sebagai faktor utama yang menghambat masuknya investor.
Victor secara terbuka meminta pemerintah kabupaten dan kota segera membenahi sistem pelayanan publik dan memangkas hambatan administratif yang dinilai menggerus daya saing daerah.
Salah satu sorotan utama ialah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari 15 kabupaten/kota di Sulut, baru sembilan daerah yang telah mengoperasikan fasilitas tersebut.
“MPP bukan sekadar memindahkan meja pelayanan ke gedung baru. Yang utama adalah integrasi layanan berbasis digital dan kepastian waktu pelayanan,” ujarnya.
Pemprov juga mewajibkan seluruh daerah mengoptimalkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) guna mempercepat proses perizinan sekaligus mengurangi praktik pungutan liar dalam layanan investasi.
Dalam forum itu, Victor menegaskan arah baru ekonomi Sulut tidak lagi bertumpu pada ekspor bahan mentah. Pemerintah daerah diminta segera membangun industri hilir agar komoditas unggulan memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan keluar daerah maupun diekspor.
Sektor perikanan menjadi salah satu fokus utama. Komoditas tuna dan cakalang didorong masuk ke industri pengolahan agar tidak lagi dijual dalam bentuk mentah. Langkah serupa diterapkan pada sektor perkebunan kelapa melalui pengembangan produk turunan bernilai ekspor.
“Kita tidak bisa terus menjual bahan baku murah. Daerah harus mulai menghasilkan produk jadi dan setengah jadi,” tegas Victor.
Selain hilirisasi, pemerintah daerah juga diminta mengubah pola promosi investasi. Kepala daerah diminta tidak lagi hanya menjual potensi wisata dan panorama alam tanpa kesiapan dokumen teknis investasi.
Pemprov Sulut mewajibkan setiap daerah menyiapkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang memuat kepastian lahan, dokumen lingkungan, hingga proyeksi keuntungan investasi secara rinci.
Daerah juga didorong mempercepat digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat berjalan otomatis dan lebih cepat.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diminta aktif menawarkan proyek investasi dalam ajang North Sulawesi Investment Challenge 2026 yang akan dipromosikan bersama Bank Indonesia kepada investor nasional dan internasional.
Menutup arahannya, Victor menegaskan bahwa persaingan merebut investasi antardaerah kini semakin ketat. Karena itu, kepastian hukum, kecepatan layanan, dan integritas birokrasi menjadi faktor penentu utama.
“Investor tidak hanya melihat potensi. Mereka melihat seberapa cepat, pasti, dan bersih pelayanan yang diberikan daerah,” kata Victor. (christian)
