EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) aparatur sipil negara (ASN) menjadi setiap hari Jumat, mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan, daerah yang sebelumnya telah menerapkan WFH pada hari berbeda diminta melakukan penyesuaian.
“Semua diminta menyesuaikan menjadi hari Jumat,” ujar Bima, Rabu (1/4).
Instruksi ini praktis mengoreksi kebijakan sejumlah daerah yang lebih dulu menerapkan skema WFH secara mandiri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, menetapkan WFH setiap Rabu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya menjelaskan, pemilihan hari Rabu dilakukan setelah mempertimbangkan potensi dampak mobilitas.
Ia menghindari penerapan WFH pada Jumat guna menekan kecenderungan libur panjang yang berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak akibat aktivitas wisata maupun mudik singkat.
“Mulai minggu depan WFH kita jatuhnya pada hari Rabu,” kata Khofifah di Surabaya, pekan lalu.
Namun, pemerintah pusat kemudian menetapkan kebijakan tunggal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, penerapan WFH satu hari dalam sepekan setiap Jumat berlaku bagi ASN di pusat maupun daerah.
Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah dinamika global.
Di sisi lain, Kemendagri menegaskan tidak semua posisi ASN dapat menerapkan skema WFH. Sejumlah jabatan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dikecualikan.
Di tingkat provinsi, setidaknya terdapat 11 kategori jabatan yang terdampak pengaturan ini, termasuk jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, terdapat 12 kategori jabatan yang tidak dapat menerapkan WFH, di antaranya camat serta lurah atau kepala desa.
Dengan penyeragaman ini, pemerintah berupaya memastikan kebijakan efisiensi berjalan konsisten di seluruh wilayah, tanpa mengganggu fungsi layanan publik. (cnn/christian)
