EKSPOSTIMES.COM- Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih belum mereda di Indonesia. Data terbaru BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang 2024, sebanyak 257.471 pekerja resmi keluar dari kepesertaan akibat PHK. Dari jumlah itu, sebanyak 154.010 orang telah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai kompensasi atas kehilangan pekerjaan.
Tekanan serupa masih berlanjut di awal 2025. Dalam periode 1 Januari hingga 10 Maret 2025, tercatat 73.992 pekerja kehilangan pekerjaan, dan 40.683 di antaranya sudah mencairkan dana JHT.
Baca Juga: Panasonic PHK 10.000 Karyawan Global, Indonesia Aman?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa meningkatnya PHK menjadi tekanan serius bagi dunia usaha. Survei Apindo pada 17–21 Maret 2025 terhadap lebih dari 350 perusahaan anggota mencatat lima penyebab utama meningkatnya PHK.
“Faktor pemicu PHK didominasi oleh penurunan permintaan (69,4 persen), kenaikan biaya produksi (43,3 persen), perubahan regulasi ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum (33,2 persen), tekanan produk impor (21,4 persen), serta otomatisasi teknologi (20,9 persen),” ujar Shinta dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Apindo menilai penciptaan lapangan kerja baru tidak sebanding dengan angka PHK. Indonesia, menurut Shinta, setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 juta lapangan kerja baru setiap tahun.
“Walaupun investasi terus masuk dan membuka peluang kerja, itu belum cukup menampung dampak dari PHK yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Shinta juga menekankan perlunya revitalisasi sektor padat karya sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan angka PHK dan memperluas lapangan kerja baru.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyoroti PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti Panasonic. Menurutnya, faktor pelemahan ekonomi global dan disrupsi teknologi menjadi penyebab utama badai PHK.
Baca Juga: Bupati Aceh Barat Dituding Menghambat Investasi, Fraksi NasDem DPRA Lontarkan Protes Keras
Meski demikian, Anindya optimistis pemulihan ekonomi akan tetap terjadi. Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali ke atas 5 persen dan bergerak menuju target Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen.
“Tugas kita adalah mengompensasikan dampak PHK dengan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan penting, tapi pemerataan dan pemberdayaan juga harus berjalan,” pungkas Anindya. (*/tim)
