EKSPOSTIMES.COM- Gelombang perubahan sedang melanda sektor pertanahan Indonesia. Di tengah kompleksitas persoalan agraria dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan transparan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah strategis: digitalisasi layanan pertanahan.
Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di seluruh lini pelayanan. Hal itu disampaikannya usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” tegas Ossy Dermawan.
Menurutnya, digitalisasi pertanahan bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan jawaban atas berbagai akar masalah yang selama ini memicu tumpang tindih lahan, keterlambatan administrasi, dan lemahnya transparansi data kepemilikan tanah. Melalui sistem digital terintegrasi, masyarakat akan memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat dan akses layanan yang lebih cepat.
Ossy mengungkapkan bahwa 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, digitalisasi dianggap sebagai keniscayaan agar birokrasi semakin efisien, akurat, dan terpercaya.
“Kami ingin menciptakan sistem pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, dan transparan. Tidak boleh lagi ada ruang bagi manipulasi data atau sengketa akibat administrasi yang tumpang tindih,” ujarnya menekankan.
Selain fokus pada digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong dua program nasional andalan: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini, menurut Wamen Ossy, menjadi fondasi pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” katanya.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait untuk berkolaborasi aktif dalam menyukseskan program-program strategis tersebut.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami. Kolaborasi ini penting agar pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi rakyat,” tutupnya.
Langkah transformasi digital ini menjadi penanda babak baru bagi Kementerian ATR/BPN dari lembaga yang dulu dikenal birokratis, kini bertransformasi menuju institusi yang profesional, modern, dan berorientasi pelayanan kelas dunia. (tim)
