Oleh: Jenglen Manolong
UPAYA pencegahan korupsi di daerah tidak hanya diukur dari forum rapat atau pernyataan komitmen pejabat publik. Lebih dari itu, integritas pemerintahan justru diuji pada praktik pengelolaan anggaran, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang selama ini dikenal sebagai titik paling rawan penyimpangan.
Situasi tersebut kini menjadi sorotan di Kabupaten Minahasa.
Di tengah pelaksanaan rapat koordinasi pencegahan korupsi antara pemerintah daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi, muncul kembali perbincangan lama di kalangan kontraktor lokal mengenai dugaan dominasi proyek-proyek besar oleh satu figur kontraktor.
Nama yang kerap disebut adalah Hae.
Sejumlah sumber di lingkungan proyek pemerintah daerah menyebut figur tersebut hampir selalu muncul dalam berbagai paket pembangunan bernilai besar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya pola kemenangan tender yang berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme tender berjalan secara terbuka dan kompetitif.
Dalam sistem pengadaan yang sehat, kemenangan proyek semestinya ditentukan oleh kemampuan teknis, kualitas perencanaan, serta penawaran harga yang paling efisien. Ketika satu nama terlalu sering muncul dalam proyek-proyek bernilai besar, wajar jika publik mulai mempertanyakan apakah proses kompetisi benar-benar berlangsung secara adil.
Sejumlah sumber bahkan menyebut dugaan penggunaan beberapa perusahaan berbeda untuk mengikuti tender proyek yang sama. Dalam praktik ini, satu pihak diduga memanfaatkan perusahaan lain sebagai peserta lelang sehingga secara administratif tampak seolah proyek dimenangkan oleh perusahaan yang berbeda.
Praktik semacam itu, yang dalam dunia konstruksi kerap disebut “pinjam bendera”, berpotensi merusak prinsip persaingan usaha yang sehat.
Jika benar terjadi, pola tersebut memungkinkan satu aktor menguasai sejumlah paket proyek dalam satu tahun anggaran tanpa terlihat melanggar ketentuan secara administratif.
Kondisi ini juga berkaitan dengan beberapa proyek besar yang menjadi perhatian publik. Di antaranya pembangunan rumah dinas Bupati Minahasa, rumah dinas Ketua DPRD, serta pembangunan gedung perpustakaan daerah yang bernilai hingga puluhan miliar rupiah.
Proyek perpustakaan daerah bahkan pernah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan sebelumnya. Temuan auditor pada proyek tahap sebelumnya menambah daftar pertanyaan mengenai kualitas tata kelola pembangunan di daerah tersebut.
Pemerintah daerah memang menyatakan bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti. Namun dalam konteks pengelolaan anggaran publik, setiap catatan auditor semestinya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki sistem pengadaan secara menyeluruh.
Dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar bersama KPK, Rabu (3/11), berbagai strategi pencegahan korupsi dipaparkan, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal hingga peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Pengadaan barang dan jasa bahkan disebut sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi.
Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pernyataan tersebut tentu penting sebagai bagian dari komitmen moral pemerintah daerah. Namun komitmen itu akan memperoleh makna nyata apabila diikuti langkah konkret dalam praktik pengelolaan proyek.
Transparansi proses tender, pengawasan yang ketat, serta jaminan persaingan usaha yang sehat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Para kontraktor lokal pada dasarnya tidak menolak kompetisi. Mereka justru berharap adanya sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha yang memiliki kemampuan teknis memadai.
Persaingan yang terbuka akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara.
Karena itu, dugaan dominasi proyek oleh pihak tertentu perlu dijawab secara terbuka. Klarifikasi yang transparan menjadi penting agar tidak berkembang menjadi kecurigaan yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan hanya soal berdirinya gedung atau selesainya proyek infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah.
Jika tata kelola proyek mampu dijalankan secara transparan dan akuntabel, maka komitmen antikorupsi tidak hanya berhenti pada forum rapat, melainkan benar-benar hadir dalam praktik pemerintahan sehari-hari. (***)
