EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah daerah yang memiliki anggaran lebih didorong untuk ikut menyokong program makan bergizi gratis, namun tidak ada kewajiban bagi daerah yang tidak mampu. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam keterangannya di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
“Pada dasarnya, anggaran untuk makan bergizi gratis sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jika ada daerah yang memiliki dana lebih, mereka boleh menyumbang, tetapi tidak ada paksaan,” ujar Dadan.
Baca Juga: Percepatan Program Makanan Bergizi Gratis Butuh Rp25 Triliun Per Bulan
Sejumlah daerah telah menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi. Jawa Timur, misalnya, telah menyiapkan anggaran Rp700 miliar, sementara Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan Rp99 miliar. Namun, dana tersebut tidak diarahkan untuk penyediaan makanan langsung, melainkan untuk penguatan infrastruktur dan rantai pasok.
Menurut Dadan, pemerintah daerah memiliki tiga peran utama dalam mendukung program ini. Pertama, menyiapkan infrastruktur yang mendukung distribusi makanan. Kedua, membina petani, peternak, dan nelayan guna memastikan pasokan bahan pangan lokal tercukupi.
Baca Juga: MBG Tetap Berjalan di Ramadan, Makanan Bisa Dibawa Pulang untuk Berbuka
Ketiga, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam pendampingan serta penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa program ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada kewajiban bagi daerah yang tidak memiliki anggaran.
“Kalau daerah tidak mampu, tidak perlu memaksakan. Presiden sudah memastikan bahwa anggaran untuk program ini cukup,” tegasnya.
Dengan skema ini, diharapkan distribusi makanan bergizi bisa berjalan optimal, tanpa membebani keuangan daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. (tim)
